Indeks

Dapat Laporan Harga Beras Naik, TTIC Kementan Langsung Gelar Pangan Murah

Dapat Laporan Harga Beras Naik, TTIC Kementan Langsung Gelar Pangan Murah

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pangan pokok dan strategis, khususnya di wilayah Jabodetabek, BKP Kementan melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kementerian Pertanian rutin melaksanakan program gelar pangan murah (GPM). GPM dilakukan di pasar-pasar yang mengalami fluktuasi atau peningkatan harga yang tidak wajar, serta langsung di perkampungan penduduk. Seperti di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, TTIC melaksanakan GPM dengan harga beras segar Rp 8.800/kilogram (kg). "Aksi ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap berita bahwa beras medium di pasar Gondangdia Jakarta Rp 11.000/kg," ujar Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, Risfaheri, Rabu (14/11/2018). Dikatakan, harga beras TTIC dijual jauh di bawah harga beras me...
Korupsi Beras Bencana, Kejaksaan Tahan Oknum BPBD Kota Bekasi

Korupsi Beras Bencana, Kejaksaan Tahan Oknum BPBD Kota Bekasi

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menahan dua orang oknum pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi setelah terbukti melakukan penyimpangan pengajuan dan penyaluran Beras Pemerintah Bencana Alam atau CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tahun 2016 - 2017 yang berasal dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Karawang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Hermon Dekristo mengungkapkan, dua tersangka yakni AD dan FT ditahan oleh pihak Kejaksaan setelah pemeriksaan intensif selama dua minggu setelah menemukan bukti-bukti terkait kasus tersebut. "Para tersangka yakni FT dan AD terbukti memalsukan surat dari Wali Kota Bekasi kepada Bulog untuk permintaan bantuan beras bencana ke Kota Bekasi, akhirnya pihak Bulog mengirimkan bantuan beras ...
DPRD Minta Lurah-Camat Tidak Politisasi Pemilihan RT/RW

DPRD Minta Lurah-Camat Tidak Politisasi Pemilihan RT/RW

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Sanwani meminta Lurah dan Camat di Kota Bekasi tidak melakukan politisi pemilihan Ketua RT atau RW di wilayahnya. Menurutnya, Lurah dan Camat harus bisa mengawal Surat Edaran Sekda terkait pemilihan RT/RW di mana dalam surat tersebut pemilihan Ketua RT dan RW harus ditunda usai Pilpres dan Pileg berlangsung. "Lurah dan Camat harus mengawal surat edaran sekda agar tidak terjadi gejolak di masyarakat," kata Sanwani, saat diwawancarai di DPRD Kota Bekasi, Senin (12/11/2018). Kendati demikian, Sanwani juga menyarankan agar Surat Edaran Sekda tidak diterapkan dengan kaku. "Kondisional saja. Kalau memang kondusif untuk menunda pemilihan tunda saja meski sudah habis masa berlakunya. Tapi kalau warga ingin ada pergantian ya ganti. Inti...
Driver Ojol Harapkan Shelter Penumpang di Setiap Pusat Perbelanjaan Bekasi

Driver Ojol Harapkan Shelter Penumpang di Setiap Pusat Perbelanjaan Bekasi

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Minimnya shelter penumpang dan kantung parkir khusus ojek daring di sejumlah pusat perbelanjaan Kota Bekasi kerap menimbulkan permasalahan, khususnya imbas buruk ke kondisi lalu lintas di sekitarnya. Lantaran hal tersebut, para driver ojek daring tidak punya pilihan lain ketika menunggu penumpang mereka dan terpaksa parkir di tempat yang tidak seharusnya, Hal inilah yang dianggap biang kerok kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan. Selain itu tak jarang para petugas yang berwenang mengurusi lalin mengusir para driver-driver untuk pindah titik tunggunya. Yusron, salah satu driver ojek daring yang beroperasi di sekitar Grand Metropolitan menginginkan kantung parkir atau area tunggu penumpang di sejumlah pusat perbelanjaan Kota B...
Sistem KS NIK Diubah, Warga Diminta Utamakan Fasilitas Puskesmas

Sistem KS NIK Diubah, Warga Diminta Utamakan Fasilitas Puskesmas

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat pengguna Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) tidak berubah meski ada sistem baru rujukan yang diterapkan belakangan ini. Sistem rujukan yang diterapkan KS-NIK, menurutnya dibuat untuk mengontrol masyarakat dalam pemanfaatan KS-NIK dimana selama ini masyarakat kerap tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan pertama, yakni Puskesmas. Ia ingin warga yang hanya menderita penyakit ringan seperti flu, diare, sakit gigi atau pemeriksaan gula darah bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pertama yakni di Puskesmas dan tidak harus langsung ke rumah sakit. "Di KS NIK ga ada yg berubah, yang berubah kita ingin mengajak jangan sedikit-sedikit ke rumah sakit karena sakit r...
Gagas Sumber Pangan Alternatif, Wali Kota Bekasi Tanam 1000 Pohon Sukun

Gagas Sumber Pangan Alternatif, Wali Kota Bekasi Tanam 1000 Pohon Sukun

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menanam 1000 pohon sukun di perayaan hari pangan se-dunia ke 38, yang diperingati pada hari Minggu, (4/11/2018). Rahmat Effendi meminta kepada stakeholder di Kota Bekasi menginovasi sumber karbohidrat alternatif selain nasi untuk menjaga stabilitas pangan, salah satunya dengan memberi instruksi menanam pohon sukun di wilayah Kota Bekasi. "Ini baru gerakan awal dan kita ingin menyeluruh di Kota Bekasi maka camat dan lurah lakukan program pendukung penanaman pohon sukun sebagai inovasi di titik yang ada, pohon sukun akan tambah besar jumlahnya dan manfaatnya," ungkap Rahmat Effendi. Selain itu, Rahmat Effendi menyatakan bahwa program pelestarian lingkungan lainnya akan terus dilakukan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)...
Bikin Banjir, Warga Komplek TNI AL Protes Pembangunan Cluster

Bikin Banjir, Warga Komplek TNI AL Protes Pembangunan Cluster

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Pembangunan perumahan cluster diprotes warga RW 13, Kecamatan Jatiasih karena dianggap merugikan warga. Warga RW 13 yang merupakan warga Kompleks TNI AL ini memprotes aliran saluran drainase perumahan cluster Griya Torina lantaran limpahan air perumahan mereka menjadi penyebab banjir di areal pemukiman RW 13. Menurut Ketua RW 013 Komplek AL, Bambang Hermanto, pada hari Sabtu (3/11/2018) kemarin, air deras mengalir dari arah Cluster. Hal ini memperlihatkan pembangunan saluran air milik Griya Torina tidak diperhitungkan dengan benar. “Saya ingin pengembang komitmen dalam membangun perumahan. Apalagi ini perumahannya mewah, jangan asal membangun tapi tidak memperhatikan dampaknya bagi lingkungan sekitarnya,” ungkap Bambang Hermanto pada awak media, saat dij
Masyarakat Butuh Pendekatan Teknologi Untuk Tekan Angka Perokok

Masyarakat Butuh Pendekatan Teknologi Untuk Tekan Angka Perokok

Feature
Megapolindonesia.com JAKARTA - Merokok produk tembakau ialah penyebab utama kematian dan cacat yang sebetulnya bisa dicegah. Satu miliar jiwa terancam dimana satu miliar orang mengonsumsi tembakau yang sebagian besar adalah perokok akan meninggal dunia karenanya, sepanjang abad ini, jika keadaan saat ini terus berlangsung. Menurut kajian baru yang diterbitkan hari ini oleh Foundation for a Smoke-Free World, ada banyak perokok yang ingin berhenti (hingga 78%) serta membutuhkan perangkat berhenti merokok yang efektif. Perangkat berhenti merokok yang paling efektif saat ini, bisa membantu 25% perokok menjauhi rokok hanya sekitar 1 tahun. Foundation for a Smoke-Free World melibatkan EY-Parthenon untuk melakukan kajian sektoral, antara Mei dan Juli 2018, bertujuan menilai berbagai produk ...
Menkeu Anggarkan 3 Triliun Rupiah Untuk 8.122 Kelurahan

Menkeu Anggarkan 3 Triliun Rupiah Untuk 8.122 Kelurahan

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sesuai Undang-Undang yang disetujui pemerintah dan DPR RI, telah dialokasikan dana untuk kelurahan atau yang disebut Dana Kelurahan sebesar Rp3 triliun pada 2019 mendatang. “Untuk mekanisme penyalurannya kepada para kelurahan adalah melalui DAU (Dana Alokasi Umum),” kata Menkeu kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018) siang. Menurut Menkeu, pemerintah akan membagi kelurahan dalam 3 (tiga) kelurahan, yaitu: kelompok yang memang sudah baik, kelompok yang masih sedang, dan kelompok yang tertinggal. Instruksi Presiden, ungkap Menkeu, seluruh Dana Kelurahan dipakai untuk pembangunan sa
Kunjungi Kota Bekasi, Istri Ridwan Kamil Motivasi Para Kader PKK

Kunjungi Kota Bekasi, Istri Ridwan Kamil Motivasi Para Kader PKK

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Atalia Praratya Ridwan Kamil meminta kepada kader PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kota Bekasi untuk dapat mensinergikan program daerah dan program PKK di tingkat provinsi. Di Kantor Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya, istri Gubernur Jawa Barat tersebut memotivasi para kader PKK untuk mendukung program pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga. "Ibu-ibu PKK menjadi garda terdepan PKK, tiga fungsi PKK yakni pendataan, penyuluhan dan pemberdayaan ekonomi dan bersinergi dengan program pemerintah daerah," ungkap Atalia, Jumat, (2/10/2018). Atalia juga menitipkan program provinsi Jawa Barat agar juga bisa diimplementasikan seperti program Masjid Sejahtera untuk pemberdayaan ekonomi berupa k...
Politisi Golkar: Opini WTP Bukan Jaminan Pemda Bebas Korupsi

Politisi Golkar: Opini WTP Bukan Jaminan Pemda Bebas Korupsi

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyatakan publik jangan semerta-merta menilai baik pemerintahan daerah yang memiliki laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dave menilai opini WTP yang diberikan BPK bukan jaminan pemerintahan daerah bebas dari tindak korupsi dan penyalahgunaan anggaran daerah. "Kemajuan daerah juga tidak dilihat dari WTP BPK saja, tapi juga SDM dan sebagainya, untuk mengukur kesuksesan kepala daerah," kata Dave. Selain itu, Dave juga menyebut faktor pemicu kepala daerah terjerat kasus korupsi salah satunya karena monopoli kekuasaan. "Kenapa kepala daerah rajin korupsi, pertama monopoli kekuasaan. Yang punya kuasa kepala daerah, yang pegang APBD, Diskresi kekuasaan ...
Peringati Sumpah Pemuda, Alumni SMPN 215 Gelar Donor Darah Dibarengi Reuni

Peringati Sumpah Pemuda, Alumni SMPN 215 Gelar Donor Darah Dibarengi Reuni

Event
Megapolindonesia.com JAKARTA - Menyambut Hari Sumpah Pemuda Alumni SMPN 215 angkatan 2001 memggelar kegiatan Donor darah yang di ikuti oleh para alumni, guru-guru , serta sebagian murid-murid sekolah tersebut tepatnya di jalan Melati Taman Meruya Ilir Blok B, Kembangan, Jakarta barat. Rouf Toharo selaku ketua panitia Donor darah yang merupakan salah seorang alumni SMPN 215 angkatan 2001 menjelaskan bahwa dengan mendonorkan darah sebagai pemuda-pemudi dapat membantu sesama yang membutuhkan darah. "Menyambut hari Sumpah Pemuda kita gelar kegiatan donor darah di SMPN 215," ujar Rouf yang merupakan ketua panitia acara tersebut, Sabtu,(27/10/2018). Acara yang digelar sejak pagi terlihat begitu antusias dengan diikuti sebanyak 107 peserta donor darah bekerja sama dengan PMI DKI Jakarta. R...
Sistem Belum Tepat, Penggunaan Kartu Sehat Bekasi Bakal Dievaluasi

Sistem Belum Tepat, Penggunaan Kartu Sehat Bekasi Bakal Dievaluasi

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan evaluasi dan pembenahan terkait penggunaan dan peruntukkan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang selama ini menjadi program unggulan Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan bahwa akibat sistem peruntukkan dan penggolongan penyakit yang belum berjalan, penggunaan Kartu Sehat Berbasis NIK ke depannya ditakutkan akan menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat dan rumah sakit. “Kartu sehat itu kan harus efektif dan harus efisien dan kartu sehat itu harus diketahui, makanya saya sekarang turun menjelaskan kepada masyarakat, mana yang ditanggung oleh kartu sehat, mana yang tidak, sehingga nanti penggunaan kartu sehat ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu,” kata Pepe
Sejak 2017, Lippo Sudah Alihkan Saham Megaproyek Meikarta Ke Pihak Asing

Sejak 2017, Lippo Sudah Alihkan Saham Megaproyek Meikarta Ke Pihak Asing

Ekbis
Megapolindonesia.com JAKARTA - Megaproyek Meikarta yang awalnya merupakan cetusan dari Grup Lippo, ternyata sejak Maret tahun 2017 sudah dialihkan kepemilikan sahamnya ke perusahaan asing. Dikutip dari Katadata, Sejak Maret tahun lalu, konglomerasi bisnis tersebut telah mengalihkan 50,01% saham PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta kepada dua pihak: Hasdeen Holdings Ltd dan Masagus Ismail Ning. Hasdeen yang didirikan di British Virgin Islands (BVI) itu masuk melalui anak usahanya PEAK Asia Investment Pte Ltd. Informasi tentang pengalihan saham megaproyek Meikarta tersebut tercantum dalam laporan keuangan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) per 31 Desember 2017. Para pemegang saham MSU, yakni PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP) dan PT Great Jakarta Inti Development (GJID...
Jusuf Kalla: Korupsi Daerah Akibat Kongkalikong Eksekutif-Legislatif

Jusuf Kalla: Korupsi Daerah Akibat Kongkalikong Eksekutif-Legislatif

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla menyinggung peran dari legislatif dan eksekutif terhadap maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah kota dan kabupaten. Menurutnya, kasus korupsi di lingkungan pemerintah akibat bebasnya praktik dan kesempatan korupsi antara pihak legislatif dan eksekutif saat mengatur anggaran pembelanjaan daerah. "Orang sering tanya saya kenapa sekarang anggota DPR dan DPRD banyak ditangkap, (sementara) dulu tidak. Ya jelas saja zaman dulu DPR tidak ada fungsinya, tidak ngatur proyek, tidak ngatur angka-angka. Dulu pemerintah bikin APBN bicara formal langsung diketok di DPR, sekarang negosiasi dulu baru bisa," kata JK saat memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhana...