Hukum

Kasus Pengembang Nakal, Kuasa Hukum Warga Tertawa Dengar Replik Tergugat

Kasus Pengembang Nakal, Kuasa Hukum Warga Tertawa Dengar Replik Tergugat

Hukum
Megapolindonesia.com DEPOK - Kasus yang menimpa puluhan warga perumahan Mahkota Cimanggis kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok, Kamis (5/12/2019). Sidang tersebut beragendakan tanggapan terlawan atas replik pelawan. Dalam persidangan, kuasa hukum warga dari Winn Attorney at Law, Erik Graha Pandapotan Sihombing merasa heran dengan dalil yang dikemukan selama ini oleh terlawan selaku pihak pemilik tanah sebelumnya. "Ada logika yang keliru dari Terlawan Sdr Bambang Cs " kata Erik dalam sidang yang dipimpin Hakim Forci Nilpa. Menurut Erik, pihak terlawan meminta pembayaran pajak PPN kepada PT Duta Tunas Mandiri (PT DTM) selaku Turut Terlawan 1. Herannya, pihak terlawan justru meminta sita terhadap aset yang nyatanya sudah dijual kepada para pelawan. "Terlawan (Bambang cs) menyatak...
Sengketa Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia Usai

Sengketa Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia Usai

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Sengketa antara ahli waris para pendiri salah satu lembaga arbitrase di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan sekelompok pihak yang menyatakan diri sebagai Pengurus BANI dan berhak atas BANI menemui titik terang. Dalam putusan perkara perdata Mahkamah Agung (MA), Selasa (29/10/2019) No. 1277 K/Pdt/ 2019 Jo memutuskan bahwa BANI resmi menjadi milik penggugat dalam hal ini ahli waris para pendiri BANI. Dengan demikian, para tergugat atau pihak yang menyatakan diri sebagai pengurus BANI saat ini diberhentikan, atau tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum. Melalui kuasa hukumnya, Anita Kolopaking & Partners, penggugat meminta semua pihak untuk menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan tidak ...
Sengketa Lahan, Jakpro Digugat Warga Pluit

Sengketa Lahan, Jakpro Digugat Warga Pluit

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kembali menyidangkan sengketa lahan antara Warga perumahan Taman Pluit Putri versus PT. Jakpro (Jakarta Propertindo) pada Rabu 23 Oktober 2019. Warga Pluit Putri menggugat PT. Jakpro karena dianggap telah merampas sebidang tanah Fasum dan Fasos perumahan tersebut, untuk dijadikan gedung sekolah Swasta internasional Bina Tunas Bangsa. Menurut Penasehat Hukum Warga, dari Boyamin Saiman Lawfirm, Rizky Dwi Cahyo mengatakan, apa yang dilakukan PT Jakpro, tidak dibenarkan. Pasalnya, kata dia, Surat Putusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 286 Tahun 1992 tentang pengelompokan aset barang milik DKI Jakarta, yang dikantongi PT Jakpro, tidak sesuai dengan Pasal 27 nomor 129 tahun 2012 Peraturan Gubernur DKI Ja...
PN Bekasi Diduga Tilep Uang Ganti Rugi Proyek Tol

PN Bekasi Diduga Tilep Uang Ganti Rugi Proyek Tol

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Pengadilan Negeri Kota Bekasi diduga mengambil untung dalam Pencairan ganti rugi pembebasan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 1. Angkanya pun cukup fantastis, mencapai Rp 218 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum warga, Dani Bahdani. Ia mengatakan, uang tersebut sejatinya adalah hak ratusan warga Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna yang terkena dampak pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung 1. "Sampai saat ini, masyarakat masih menanyakan tanah yang terkena pembangunan jalan tol. Dan sampai saat ini, pengadilan belum mau menyerahkan (uang ganti rugi), dengan berbagai alasan," ucap Dani. Ia menambahkan, bahwa putusan No 04/PDT/P.CONS/2016/PN.BKS, tanggal 6 Juni 2017, yang menyatakan ganti rugi untuk warga, diduga dipersulit oleh PN....
Jadi Korban Pengembang Nakal, Warga Cimanggis Geruduk PN Depok

Jadi Korban Pengembang Nakal, Warga Cimanggis Geruduk PN Depok

Hukum
Megapolindonesia.com DEPOK - Kasus pengembang properti nakal semakin marak terjadi. Seperti yang menimpa warga Perumahan Mahkota Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sedikitnya, 70-an rumah warga terancam disita negara. Padahal, tak sedikit dari mereka telah membayar tiap hunian. Bahkan, telah juga mengantongi Sertifikat Hak Milik dan Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pertama yang dipimpin hakim Forci Nilpa Darma, di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Depok, Kamis (8/8/2019). Kuasa hukum warga dari kantor Winn Attorney at Law, Erik Graha Sihombing menjelaskan, kemalangan ini bermula ketika para kliennya membeli bidang-bidang tanah dan bangunan dari pengembang PT Duta Tunas Mandiri pada awal 2013, silam. Namun, dalam perjalanannya, ada p...
Buron Sejak 2015, Kejari Bekasi Didesak Cari Gatot Sutejo

Buron Sejak 2015, Kejari Bekasi Didesak Cari Gatot Sutejo

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Mantan Kepala Seksi bagian Kerjasama Investasi Pemkot Bekasi, Gatot Sutejo, tak kunjung ditangkap Kejaksaan Negeri Bekasi, usai menjadi tersangka kasus jual beli tanah makam seluas 1,1 hektar di Sumur Batu, Bantar Gebang. Ironisnya, Gatot bebas melanglang buana hampir lima tahun sejak terjerat kasus pada 2015. Kordinator LSM Rumah Juang Keadilan, Santo Vans Jeffrey Sinaga mengatakan kasus tersebut menjadi bukti buruknya kinerja Kejari Bekasi. "Ini preseden buruk terhadap kinerja Kejari Bekasi. Lima kali pergantian kursi kepemimpinan Kejari, Gatot pun masih saja menjadi buron," ucap Santo, Jumat (10/5/2019). Untuk diketahui, Gatot menjadi daftar pencarian orang (DPO) karena diduga merugikan negara bersama dua orang rekannya sesama ASN. Yaitu Nurtani, Mant...
Sengketa Merek, Produsen Bir Anker Gugat Pengusaha Lokal

Sengketa Merek, Produsen Bir Anker Gugat Pengusaha Lokal

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (PT DELTA) mengajukan gugatan penghapusan merek dagang ANKER yang terdaftar atas nama PT Sari Incofood Corporation. Berkas gugatan yang tercatat didaftarkan pada 22 Februari 2019 dengan nomor 01/Pdt.Sus.Merk/HKI/2019/PN.Niaga Medan itu disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Kuasa hukum PT Delta, Niki Budiman SH dari WINN Attorney at Law mengatakan tergugat diduga mendompleng nama merek dagang Anker, milik kliennya. Sehingga menghambat usaha, serta dapat menimbulkan kesesatan mengenai sumber barang-barang yang sangat mudah di identikan dengan produk milik penggugat. PT Delta Djakarta melalui kuasa hukumnya juga turut menggugat Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM sebagai Turut Tergugat yang meng...
Anak Ditahan Di Lapas Dewasa, Komisi Kejaksaan Berang

Anak Ditahan Di Lapas Dewasa, Komisi Kejaksaan Berang

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Seorang anak kelas tiga SMP, berinisial RF, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Orang Dewasa di Lapas Margahayu, Bulak Kapal, Bekasi, Jawa Barat sejak bulan November karena dugaan kepemilikan sajam. Dirinya ditangkap seorang diri saat kejadian oleh pihak kepolisian di bilangan Bekasi Selatan dan prosesnya berlanjut hingga tahap persidangan. Ibunya RF, inisial W, meyakinkan, peristiwa tawuran yang dituduhkan tidak ada. Meski begitu, RF tetap diproses hukum dan ditahan di lapas khusus orang dewasa di Bulak Kapal, Bekasi. "Kasihan anak saya. Dia masih sekolah. Dia tidak tawuran," tutur perempuan berkerudung itu. Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita LH Simajuntak mengingatkan agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Dirjen PAS, seger...
Sidang Perdana Penipuan Arisan Online “Mama Yona” Digelar

Sidang Perdana Penipuan Arisan Online “Mama Yona” Digelar

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Desy Sitanggang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan arisan online (arisol) "Mama Yona" dengan kerugian para korban mencapai Rp 15 miliar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/9/2018). Persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan sekaligus mendengarkan keterangan para saksi itu, menghadirkan terdakwa dan 8 orang saksi dari pihak korban. Seluruh saksi yang merupakan korban Desy, memberikan keterangan di hadapan Hakim Ketua, Holoan Silalahi, ikhwal keikutsertaan menjadi member grup arisol, serta total penyetoran kepada terdakwa. Selama berjalannya sidang dua setengah jam, Desy terlihat tenang dan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan hakim secara lugas. Salah satu yang dipertanyakan hakim, yakni...
Bank NOBU Dituding Bawa Kabur Uang Nasabah, Nilainya Capai 1 Milyar

Bank NOBU Dituding Bawa Kabur Uang Nasabah, Nilainya Capai 1 Milyar

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - National Bank (Nobu), digugat seorang nasabah terkait kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bank milik taipan Mochtar Riady itu dituding membobol uang nasabah bernama Dicky Derajat Muis sebesar Rp 1 miliar. Kasus tersebut bermula saat Dicky bertemu dengan Rangga Adhiyasa, yang kini, eks pimpinan cabang Bank NOBU cabang Bandung Indah Plaza, Jawa Barat bernama pada 29 November 2016 lalu. Dalam pertemuannya Rangga menawarkan program deposito berjangka sebanyak 6,5 persen dan mendapatkan kesempatan menerima Cash Back, sebesar 10 persen kepada Dicky. Rangga tak kehilangan akal. Ia kembali menawarkan sejumlah program fantastis kepada Dicky. Uang cash back yang awalnya 10 persen, mendadak dinaikan menjadi 25 persen. "Saya diiming-imingi bunga d...
Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut PLN Batubara Ajukan Praperadilan

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut PLN Batubara Ajukan Praperadilan

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara, yang juga anak perusahaan PT PLN (Persero), Khairil Wahyuni melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan praperadilan tersebut, terkait penahanan Khairil Wahyuni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan, periode 2011/2012. “Klien saya menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena saat ditetapkan tersangka dan langsung ditahan, ada kejanggalan yang tidak sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil Wahyuni di Jakarta, Sabtu (17/3/2018). Menurut Erwan, tahun 2015, Khairil dengan kasus sama pernah diusut Kejagung, tapi tidak berlanjut lantaran tidak ditemukan ada pelanggaran pidana. Bahkan, s
Soal Status Joaninha, Wali Kota Bekasi Bakal Kirim Surat Ke BKN

Soal Status Joaninha, Wali Kota Bekasi Bakal Kirim Surat Ke BKN

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Guna mengembalikan hak Joaninha De Yesus Carvalho (Ninha) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran sempat diberhentikan secara tidak hormat pada Juli 2016 lalu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi akan segera mengambil sikap. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan bahwa akan segera mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk permohonan pengembalian status Ninha sebagai PNS dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi. "Hasil incracht sudah ada. Bu Ninha sudah dinyatakan memenangkan semua putusan pengadilan. Karna waktu itu SK saya merupakan urunan dari BKN, jadi saya akan coba mengirim surat kepada BKN untuk bisa mengembalikan hak Ninha sebagai PNS," ujar Pepen saat ditemui diruangannya, Kamis ...
MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Mahkamah Agung membebaskan terdakwa korupsi Porkas Pardamaean Harahap. Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Cikarang atas kasus pembangunan Gedung Depo Arsip tahun anggaran 2010. Kuasa Hukum Porkas, Erick S mengatakan bahwa kliennya dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi melalui putusan peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung. “Dari hasil kasasi sebelumnya, kami ajukan PK dan dikabulkan MA. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan membatalkan kasasi sebelumnya,” kata Erick S Paat kepada wartawan sembari menunjukkan putusan PK di Kabupaten Bekasi, Senin (22/1/2018). Pada penyidikan sebelumnya, pem
Maruarar Sirait Bantah PDI Perjuangan Ingin Bekukan KPK

Maruarar Sirait Bantah PDI Perjuangan Ingin Bekukan KPK

Hukum
Megapolindonesia.com BEKSI - Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) PDIP Maruarar Sirait mengaku tidak setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan. Sebab, kata dia, KPK menjadi lembaga paling di percaya masyarakat berdasarkan survei pihaknya. Hal itu disampaikan Ara, begitu ia disapa, dan sejumlah elit PDIP dalam acara Kirab Kebangsaan di Alun-alun Kota Bekasi, Minggu (10/9/2017). "Menurut saya, KPK masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. Namun, pria yang menjabat anggota Komisi XI DPR RI itu enggan menganggapi soal pernyataan koleganya di PDIP, Henry Yoso yang mengatakan, KPK harus dibekukan. Ara hanya memastikan, bahwa dirinya tetap mendukung KPK tetap berjalan. "Kalau ada individu-individu itu beda dengan instit...
Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Terdakwa pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama Darsin Ragil Saputra kepada SNA yang baru berusia 4,5 tahun di Kecamatan Rawalumbu yang terjadi pada bulan Maret silam memasuki sidang vonis hukuman pada Senin, (4/9/2017) di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi. Sidang putusan yang dipimpin oleh Al Rahmalem BR, Rakhman Rajagukguk dan Dewa Putu mengagendakan pembacaan putusan vonis atas perbuatan pelaku yang dijerat dengan pasal Pasal 82 UU RI no 35 tahun 2004 perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. "Memutuskan terdakwa Darsin Ragil dihukum dengan vonis 6 tahun penjara," ujar hakim di ruang sidang PN Bekasi, Senin, (5/9/2017). Sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan hukuman penjara selama 10 tahun, dengan von...