Hukum

PN Bekasi Diduga Tilep Uang Ganti Rugi Proyek Tol

PN Bekasi Diduga Tilep Uang Ganti Rugi Proyek Tol

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Pengadilan Negeri Kota Bekasi diduga mengambil untung dalam Pencairan ganti rugi pembebasan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 1. Angkanya pun cukup fantastis, mencapai Rp 218 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum warga, Dani Bahdani. Ia mengatakan, uang tersebut sejatinya adalah hak ratusan warga Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna yang terkena dampak pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung 1. "Sampai saat ini, masyarakat masih menanyakan tanah yang terkena pembangunan jalan tol. Dan sampai saat ini, pengadilan belum mau menyerahkan (uang ganti rugi), dengan berbagai alasan," ucap Dani. Ia menambahkan, bahwa putusan No 04/PDT/P.CONS/2016/PN.BKS, tanggal 6 Juni 2017, yang menyatakan ganti rugi untuk warga, diduga dipersulit oleh PN....
Jadi Korban Pengembang Nakal, Warga Cimanggis Geruduk PN Depok

Jadi Korban Pengembang Nakal, Warga Cimanggis Geruduk PN Depok

Hukum
Megapolindonesia.com DEPOK - Kasus pengembang properti nakal semakin marak terjadi. Seperti yang menimpa warga Perumahan Mahkota Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sedikitnya, 70-an rumah warga terancam disita negara. Padahal, tak sedikit dari mereka telah membayar tiap hunian. Bahkan, telah juga mengantongi Sertifikat Hak Milik dan Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut terungkap dalam sidang pertama yang dipimpin hakim Forci Nilpa Darma, di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Depok, Kamis (8/8/2019). Kuasa hukum warga dari kantor Winn Attorney at Law, Erik Graha Sihombing menjelaskan, kemalangan ini bermula ketika para kliennya membeli bidang-bidang tanah dan bangunan dari pengembang PT Duta Tunas Mandiri pada awal 2013, silam. Namun, dalam perjalanannya, ada p...
Buron Sejak 2015, Kejari Bekasi Didesak Cari Gatot Sutejo

Buron Sejak 2015, Kejari Bekasi Didesak Cari Gatot Sutejo

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Mantan Kepala Seksi bagian Kerjasama Investasi Pemkot Bekasi, Gatot Sutejo, tak kunjung ditangkap Kejaksaan Negeri Bekasi, usai menjadi tersangka kasus jual beli tanah makam seluas 1,1 hektar di Sumur Batu, Bantar Gebang. Ironisnya, Gatot bebas melanglang buana hampir lima tahun sejak terjerat kasus pada 2015. Kordinator LSM Rumah Juang Keadilan, Santo Vans Jeffrey Sinaga mengatakan kasus tersebut menjadi bukti buruknya kinerja Kejari Bekasi. "Ini preseden buruk terhadap kinerja Kejari Bekasi. Lima kali pergantian kursi kepemimpinan Kejari, Gatot pun masih saja menjadi buron," ucap Santo, Jumat (10/5/2019). Untuk diketahui, Gatot menjadi daftar pencarian orang (DPO) karena diduga merugikan negara bersama dua orang rekannya sesama ASN. Yaitu Nurtani, Mant...
Sengketa Merek, Produsen Bir Anker Gugat Pengusaha Lokal

Sengketa Merek, Produsen Bir Anker Gugat Pengusaha Lokal

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk (PT DELTA) mengajukan gugatan penghapusan merek dagang ANKER yang terdaftar atas nama PT Sari Incofood Corporation. Berkas gugatan yang tercatat didaftarkan pada 22 Februari 2019 dengan nomor 01/Pdt.Sus.Merk/HKI/2019/PN.Niaga Medan itu disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Kuasa hukum PT Delta, Niki Budiman SH dari WINN Attorney at Law mengatakan tergugat diduga mendompleng nama merek dagang Anker, milik kliennya. Sehingga menghambat usaha, serta dapat menimbulkan kesesatan mengenai sumber barang-barang yang sangat mudah di identikan dengan produk milik penggugat. PT Delta Djakarta melalui kuasa hukumnya juga turut menggugat Direktorat Merek Kementerian Hukum dan HAM sebagai Turut Tergugat yang meng...
Anak Ditahan Di Lapas Dewasa, Komisi Kejaksaan Berang

Anak Ditahan Di Lapas Dewasa, Komisi Kejaksaan Berang

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Seorang anak kelas tiga SMP, berinisial RF, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Orang Dewasa di Lapas Margahayu, Bulak Kapal, Bekasi, Jawa Barat sejak bulan November karena dugaan kepemilikan sajam. Dirinya ditangkap seorang diri saat kejadian oleh pihak kepolisian di bilangan Bekasi Selatan dan prosesnya berlanjut hingga tahap persidangan. Ibunya RF, inisial W, meyakinkan, peristiwa tawuran yang dituduhkan tidak ada. Meski begitu, RF tetap diproses hukum dan ditahan di lapas khusus orang dewasa di Bulak Kapal, Bekasi. "Kasihan anak saya. Dia masih sekolah. Dia tidak tawuran," tutur perempuan berkerudung itu. Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita LH Simajuntak mengingatkan agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Dirjen PAS, seger...
Sidang Perdana Penipuan Arisan Online “Mama Yona” Digelar

Sidang Perdana Penipuan Arisan Online “Mama Yona” Digelar

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Desy Sitanggang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan arisan online (arisol) "Mama Yona" dengan kerugian para korban mencapai Rp 15 miliar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/9/2018). Persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan sekaligus mendengarkan keterangan para saksi itu, menghadirkan terdakwa dan 8 orang saksi dari pihak korban. Seluruh saksi yang merupakan korban Desy, memberikan keterangan di hadapan Hakim Ketua, Holoan Silalahi, ikhwal keikutsertaan menjadi member grup arisol, serta total penyetoran kepada terdakwa. Selama berjalannya sidang dua setengah jam, Desy terlihat tenang dan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan hakim secara lugas. Salah satu yang dipertanyakan hakim, yakni...
Bank NOBU Dituding Bawa Kabur Uang Nasabah, Nilainya Capai 1 Milyar

Bank NOBU Dituding Bawa Kabur Uang Nasabah, Nilainya Capai 1 Milyar

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - National Bank (Nobu), digugat seorang nasabah terkait kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bank milik taipan Mochtar Riady itu dituding membobol uang nasabah bernama Dicky Derajat Muis sebesar Rp 1 miliar. Kasus tersebut bermula saat Dicky bertemu dengan Rangga Adhiyasa, yang kini, eks pimpinan cabang Bank NOBU cabang Bandung Indah Plaza, Jawa Barat bernama pada 29 November 2016 lalu. Dalam pertemuannya Rangga menawarkan program deposito berjangka sebanyak 6,5 persen dan mendapatkan kesempatan menerima Cash Back, sebesar 10 persen kepada Dicky. Rangga tak kehilangan akal. Ia kembali menawarkan sejumlah program fantastis kepada Dicky. Uang cash back yang awalnya 10 persen, mendadak dinaikan menjadi 25 persen. "Saya diiming-imingi bunga d...
Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut PLN Batubara Ajukan Praperadilan

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut PLN Batubara Ajukan Praperadilan

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara, yang juga anak perusahaan PT PLN (Persero), Khairil Wahyuni melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan praperadilan tersebut, terkait penahanan Khairil Wahyuni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan, periode 2011/2012. “Klien saya menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena saat ditetapkan tersangka dan langsung ditahan, ada kejanggalan yang tidak sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil Wahyuni di Jakarta, Sabtu (17/3/2018). Menurut Erwan, tahun 2015, Khairil dengan kasus sama pernah diusut Kejagung, tapi tidak berlanjut lantaran tidak ditemukan ada pelanggaran pidana. Bahkan, s
Soal Status Joaninha, Wali Kota Bekasi Bakal Kirim Surat Ke BKN

Soal Status Joaninha, Wali Kota Bekasi Bakal Kirim Surat Ke BKN

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Guna mengembalikan hak Joaninha De Yesus Carvalho (Ninha) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran sempat diberhentikan secara tidak hormat pada Juli 2016 lalu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi akan segera mengambil sikap. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan bahwa akan segera mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk permohonan pengembalian status Ninha sebagai PNS dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi. "Hasil incracht sudah ada. Bu Ninha sudah dinyatakan memenangkan semua putusan pengadilan. Karna waktu itu SK saya merupakan urunan dari BKN, jadi saya akan coba mengirim surat kepada BKN untuk bisa mengembalikan hak Ninha sebagai PNS," ujar Pepen saat ditemui diruangannya, Kamis ...
MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Mahkamah Agung membebaskan terdakwa korupsi Porkas Pardamaean Harahap. Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Cikarang atas kasus pembangunan Gedung Depo Arsip tahun anggaran 2010. Kuasa Hukum Porkas, Erick S mengatakan bahwa kliennya dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi melalui putusan peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung. “Dari hasil kasasi sebelumnya, kami ajukan PK dan dikabulkan MA. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan membatalkan kasasi sebelumnya,” kata Erick S Paat kepada wartawan sembari menunjukkan putusan PK di Kabupaten Bekasi, Senin (22/1/2018). Pada penyidikan sebelumnya, pem
Maruarar Sirait Bantah PDI Perjuangan Ingin Bekukan KPK

Maruarar Sirait Bantah PDI Perjuangan Ingin Bekukan KPK

Hukum
Megapolindonesia.com BEKSI - Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) PDIP Maruarar Sirait mengaku tidak setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan. Sebab, kata dia, KPK menjadi lembaga paling di percaya masyarakat berdasarkan survei pihaknya. Hal itu disampaikan Ara, begitu ia disapa, dan sejumlah elit PDIP dalam acara Kirab Kebangsaan di Alun-alun Kota Bekasi, Minggu (10/9/2017). "Menurut saya, KPK masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. Namun, pria yang menjabat anggota Komisi XI DPR RI itu enggan menganggapi soal pernyataan koleganya di PDIP, Henry Yoso yang mengatakan, KPK harus dibekukan. Ara hanya memastikan, bahwa dirinya tetap mendukung KPK tetap berjalan. "Kalau ada individu-individu itu beda dengan instit...
Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Terdakwa pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama Darsin Ragil Saputra kepada SNA yang baru berusia 4,5 tahun di Kecamatan Rawalumbu yang terjadi pada bulan Maret silam memasuki sidang vonis hukuman pada Senin, (4/9/2017) di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi. Sidang putusan yang dipimpin oleh Al Rahmalem BR, Rakhman Rajagukguk dan Dewa Putu mengagendakan pembacaan putusan vonis atas perbuatan pelaku yang dijerat dengan pasal Pasal 82 UU RI no 35 tahun 2004 perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. "Memutuskan terdakwa Darsin Ragil dihukum dengan vonis 6 tahun penjara," ujar hakim di ruang sidang PN Bekasi, Senin, (5/9/2017). Sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan hukuman penjara selama 10 tahun, dengan von...
HUT RI Ke-72, 14 Napi Lapas Bulak Kapal Dapat Remisi Bebas Murni

HUT RI Ke-72, 14 Napi Lapas Bulak Kapal Dapat Remisi Bebas Murni

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI- Memperingati HUT Republik Indonesia ke-72 tahun, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bulak Kapal, Kota Bekasi remisi umum bagi ratusan narapidana dalam HUT RI ke-72, Kamis (17/8/2017). Sebanyak 777 orang warga binaan mendapat remisi umum dan 14 orang diantaranya mendapatkan remisi bebas murni. Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi, Yudi Suseno mengatakan bahwa, remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Yudi mengungkapkan bahwa, dari jumlah 777 orang narapidana yang mendapatkan remisi umum yang langsung bebas pada hari ini berjumlah 16 orang. "Warga binaan yang langsung bebas hari ini 14 orang. Dan, 2 orang mendapatkan cuti bersyarat," tandasnya. Narapidana yang mendapa...
Pejabat Pemkot Bekasi Diperiksa Polda Metro Jaya Soal Kerjasama Stadion

Pejabat Pemkot Bekasi Diperiksa Polda Metro Jaya Soal Kerjasama Stadion

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Sebanyak tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait uang sewa Stadion Patriot Candrabhaga dengan PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) selaku perusahaan pengelola manajemen Persija Jakarta dengan Bhayangkara FC. Salah satu terperiksa yang sekarang merupakan staf ahli Wali Kota Bekasi, Ridwan menyatakan bahwa dirinya dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan polisi saat itu adalah berdasarkan kapasitasnya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi sebelum mengalami rotasi ke Staf Ahli Wali Kota Bekasi pada pekan lalu. “Saya menjalani pemeriksaan oleh penyelidik Polda Metro pada Senin (10/7/2017) kaitan dengan tanggung jawab saya sebagai pengelola Stadion Patriot saat
Kasus E-KTP, PT Sandipala Akui Jatah Pembuatan Blangko Dikurangi Sepihak

Kasus E-KTP, PT Sandipala Akui Jatah Pembuatan Blangko Dikurangi Sepihak

Hukum
Megapolitan.co JAKARTA - Salah satu perusahaan pemenang tender e-KTP, PT Sandipala Arthaputra mengaku hanya mengerjakan 45 juta blanko e-KTP. Padahal, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan smart card dan security printing itu sejatinya harus memproduksi 60 persen dari 172 juta blangko e-KTP pada tahun 2011-2012 atau sebanyak 103.200.000 keping. "Bahwa dalam kontrak awal, porsi pekerjaan PT Sandipala adalah sebesar 60 persen dari total 172 juta percetakan blangko e-KTP," namun kenyataannya PT.SAP hanya mengerjakan 45 juta blanko e-KTP. Turunnya jumlah pekerjaan untuk memproduksi blangko itu diduga dikurangi oleh pejabat ADMINDUK Kemendagri kata kuasa hukum Paulus Tannos, Moch Chairol Huda dalam keterangannya, Rabu (17/5/2017). Meski demikian, PT Sandipala tetap berusah...