Hukum

Sidang Perdana Penipuan Arisan Online “Mama Yona” Digelar

Sidang Perdana Penipuan Arisan Online “Mama Yona” Digelar

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Desy Sitanggang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan arisan online (arisol) "Mama Yona" dengan kerugian para korban mencapai Rp 15 miliar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/9/2018). Persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan sekaligus mendengarkan keterangan para saksi itu, menghadirkan terdakwa dan 8 orang saksi dari pihak korban. Seluruh saksi yang merupakan korban Desy, memberikan keterangan di hadapan Hakim Ketua, Holoan Silalahi, ikhwal keikutsertaan menjadi member grup arisol, serta total penyetoran kepada terdakwa. Selama berjalannya sidang dua setengah jam, Desy terlihat tenang dan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan hakim secara lugas. Salah satu yang dipertanyakan hakim, yakni...
Bank NOBU Dituding Bawa Kabur Uang Nasabah, Nilainya Capai 1 Milyar

Bank NOBU Dituding Bawa Kabur Uang Nasabah, Nilainya Capai 1 Milyar

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - National Bank (Nobu), digugat seorang nasabah terkait kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bank milik taipan Mochtar Riady itu dituding membobol uang nasabah bernama Dicky Derajat Muis sebesar Rp 1 miliar. Kasus tersebut bermula saat Dicky bertemu dengan Rangga Adhiyasa, yang kini, eks pimpinan cabang Bank NOBU cabang Bandung Indah Plaza, Jawa Barat bernama pada 29 November 2016 lalu. Dalam pertemuannya Rangga menawarkan program deposito berjangka sebanyak 6,5 persen dan mendapatkan kesempatan menerima Cash Back, sebesar 10 persen kepada Dicky. Rangga tak kehilangan akal. Ia kembali menawarkan sejumlah program fantastis kepada Dicky. Uang cash back yang awalnya 10 persen, mendadak dinaikan menjadi 25 persen. "Saya diiming-imingi bunga d...
Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut PLN Batubara Ajukan Praperadilan

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut PLN Batubara Ajukan Praperadilan

Hukum
Megapolindonesia.com JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara, yang juga anak perusahaan PT PLN (Persero), Khairil Wahyuni melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan praperadilan tersebut, terkait penahanan Khairil Wahyuni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan, periode 2011/2012. “Klien saya menggugat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena saat ditetapkan tersangka dan langsung ditahan, ada kejanggalan yang tidak sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil Wahyuni di Jakarta, Sabtu (17/3/2018). Menurut Erwan, tahun 2015, Khairil dengan kasus sama pernah diusut Kejagung, tapi tidak berlanjut lantaran tidak ditemukan ada pelanggaran pidana. Bahkan, s
Soal Status Joaninha, Wali Kota Bekasi Bakal Kirim Surat Ke BKN

Soal Status Joaninha, Wali Kota Bekasi Bakal Kirim Surat Ke BKN

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Guna mengembalikan hak Joaninha De Yesus Carvalho (Ninha) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran sempat diberhentikan secara tidak hormat pada Juli 2016 lalu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi akan segera mengambil sikap. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan bahwa akan segera mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk permohonan pengembalian status Ninha sebagai PNS dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi. "Hasil incracht sudah ada. Bu Ninha sudah dinyatakan memenangkan semua putusan pengadilan. Karna waktu itu SK saya merupakan urunan dari BKN, jadi saya akan coba mengirim surat kepada BKN untuk bisa mengembalikan hak Ninha sebagai PNS," ujar Pepen saat ditemui diruangannya, Kamis ...
MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Mahkamah Agung membebaskan terdakwa korupsi Porkas Pardamaean Harahap. Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Cikarang atas kasus pembangunan Gedung Depo Arsip tahun anggaran 2010. Kuasa Hukum Porkas, Erick S mengatakan bahwa kliennya dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi melalui putusan peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung. “Dari hasil kasasi sebelumnya, kami ajukan PK dan dikabulkan MA. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan membatalkan kasasi sebelumnya,” kata Erick S Paat kepada wartawan sembari menunjukkan putusan PK di Kabupaten Bekasi, Senin (22/1/2018). Pada penyidikan sebelumnya, pem
Maruarar Sirait Bantah PDI Perjuangan Ingin Bekukan KPK

Maruarar Sirait Bantah PDI Perjuangan Ingin Bekukan KPK

Hukum
Megapolindonesia.com BEKSI - Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) PDIP Maruarar Sirait mengaku tidak setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibekukan. Sebab, kata dia, KPK menjadi lembaga paling di percaya masyarakat berdasarkan survei pihaknya. Hal itu disampaikan Ara, begitu ia disapa, dan sejumlah elit PDIP dalam acara Kirab Kebangsaan di Alun-alun Kota Bekasi, Minggu (10/9/2017). "Menurut saya, KPK masih sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. Namun, pria yang menjabat anggota Komisi XI DPR RI itu enggan menganggapi soal pernyataan koleganya di PDIP, Henry Yoso yang mengatakan, KPK harus dibekukan. Ara hanya memastikan, bahwa dirinya tetap mendukung KPK tetap berjalan. "Kalau ada individu-individu itu beda dengan instit...
Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Pelaku Pencabulan Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Terdakwa pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama Darsin Ragil Saputra kepada SNA yang baru berusia 4,5 tahun di Kecamatan Rawalumbu yang terjadi pada bulan Maret silam memasuki sidang vonis hukuman pada Senin, (4/9/2017) di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi. Sidang putusan yang dipimpin oleh Al Rahmalem BR, Rakhman Rajagukguk dan Dewa Putu mengagendakan pembacaan putusan vonis atas perbuatan pelaku yang dijerat dengan pasal Pasal 82 UU RI no 35 tahun 2004 perubahan atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. "Memutuskan terdakwa Darsin Ragil dihukum dengan vonis 6 tahun penjara," ujar hakim di ruang sidang PN Bekasi, Senin, (5/9/2017). Sebelumnya, Jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan hukuman penjara selama 10 tahun, dengan von...
HUT RI Ke-72, 14 Napi Lapas Bulak Kapal Dapat Remisi Bebas Murni

HUT RI Ke-72, 14 Napi Lapas Bulak Kapal Dapat Remisi Bebas Murni

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI- Memperingati HUT Republik Indonesia ke-72 tahun, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bulak Kapal, Kota Bekasi remisi umum bagi ratusan narapidana dalam HUT RI ke-72, Kamis (17/8/2017). Sebanyak 777 orang warga binaan mendapat remisi umum dan 14 orang diantaranya mendapatkan remisi bebas murni. Kepala Lapas Kelas IIA Bekasi, Yudi Suseno mengatakan bahwa, remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Yudi mengungkapkan bahwa, dari jumlah 777 orang narapidana yang mendapatkan remisi umum yang langsung bebas pada hari ini berjumlah 16 orang. "Warga binaan yang langsung bebas hari ini 14 orang. Dan, 2 orang mendapatkan cuti bersyarat," tandasnya. Narapidana yang mendapa...
Pejabat Pemkot Bekasi Diperiksa Polda Metro Jaya Soal Kerjasama Stadion

Pejabat Pemkot Bekasi Diperiksa Polda Metro Jaya Soal Kerjasama Stadion

Hukum
Megapolindonesia.com BEKASI - Sebanyak tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait uang sewa Stadion Patriot Candrabhaga dengan PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB) selaku perusahaan pengelola manajemen Persija Jakarta dengan Bhayangkara FC. Salah satu terperiksa yang sekarang merupakan staf ahli Wali Kota Bekasi, Ridwan menyatakan bahwa dirinya dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan polisi saat itu adalah berdasarkan kapasitasnya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi sebelum mengalami rotasi ke Staf Ahli Wali Kota Bekasi pada pekan lalu. “Saya menjalani pemeriksaan oleh penyelidik Polda Metro pada Senin (10/7/2017) kaitan dengan tanggung jawab saya sebagai pengelola Stadion Patriot saat
Kasus E-KTP, PT Sandipala Akui Jatah Pembuatan Blangko Dikurangi Sepihak

Kasus E-KTP, PT Sandipala Akui Jatah Pembuatan Blangko Dikurangi Sepihak

Hukum
Megapolitan.co JAKARTA - Salah satu perusahaan pemenang tender e-KTP, PT Sandipala Arthaputra mengaku hanya mengerjakan 45 juta blanko e-KTP. Padahal, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan smart card dan security printing itu sejatinya harus memproduksi 60 persen dari 172 juta blangko e-KTP pada tahun 2011-2012 atau sebanyak 103.200.000 keping. "Bahwa dalam kontrak awal, porsi pekerjaan PT Sandipala adalah sebesar 60 persen dari total 172 juta percetakan blangko e-KTP," namun kenyataannya PT.SAP hanya mengerjakan 45 juta blanko e-KTP. Turunnya jumlah pekerjaan untuk memproduksi blangko itu diduga dikurangi oleh pejabat ADMINDUK Kemendagri kata kuasa hukum Paulus Tannos, Moch Chairol Huda dalam keterangannya, Rabu (17/5/2017). Meski demikian, PT Sandipala tetap berusah...
KAKI Minta Kejari Kaltim Usut Penyelewengan Dana Perusahaan Sawit

KAKI Minta Kejari Kaltim Usut Penyelewengan Dana Perusahaan Sawit

Hukum
Megapolitan.co KUTAI - Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI) Arifin Nur Cahyono, menduga adanya penyelewengan pengunaan fasilitas kucuran  kredit pembangunan perkebunan sawit inti  PT Bakacak Himba Bahari dan  Petani  plasma Kebun sawit dari Bank KALTIM  kepada PT Bakacak Himba Bahari. Arifin menilai bahwa dimana jumlah kucuran kredit yang sudah dicairkan dari bank Kaltim kepada PT Bakacak  sebesar 148,85 miliar  pada tahun 2011  dan pada tahun 2013 sebesar 196,949 miliar untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. "Dan tersebut seharusnya digunakan untuk membangun Kebun inti  dan Kebun plasma masyarakat Desa Menamang Kanan Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (8/5/2017). Dia menjelaskan, dari investigasi lapan
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dana Ekspor Minyak Sawit Mentah

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dana Ekspor Minyak Sawit Mentah

Hukum
Megapolitan.co JAKARTA - Sejumlah masa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), mengelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta agar lembaga rasuah tersebut dapat mengusut kasus dugaan peyelewengan dana pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO), yang mencapai triliunan rupiah. Ketua KAKI, Arifin Nur Cahyono mengatakan, jika pungutan ekspor CPO itu digunakan untuk mensubisidi industri biofuel kepada 11 perusahaan kebun sawit raksasa yang memiliki Industri Biofuel oleh Badan Penghimpun Dana Perkebunan (BPDP). "Kami meminta segera KPK memeriksa dan meyelidiki pengunaan dana hasil pungutan ekspor CPO yang diselewengkan pengunaan dan melanggar UU Perkebunan No 39 Tahun 2014," kata Arifin dalam orasinya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said,...
Perempuan Korban Kekerasan Butuh Pelayanan Pengaduan Terpadu

Perempuan Korban Kekerasan Butuh Pelayanan Pengaduan Terpadu

Hukum
Megapolitan.co JAYAPURA – Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Papua bagaikan fenomena gunung es. Demikian disampaikan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), Anna Serpara pada Kamis siang (27/4/2017). Menurut Anna Serpara, persoalan kdrt di Papua banyak dipengaruhi oleh faktor budaya, yakni mengganggap persoalan kdrt adalah masalah yang sangat pribadi. “Mereka malu untuk mengungkapkan kepada pihak luar karena dianggap tabu,” ujarnya. Ia menambahkan selama ini perempuan yang mendapatkan kdrt, seperti pemukulan dan caci maki adalah hal yang biasa di Papua. Oleh karena itu P2TPA berupaya melakukan penyadaran bahwa KDRT adalah persoalan hukum, dan perempuan yang menjadi korban KDRT harus berani melapor. Berdasarkan data, laporan yang m
Palsukan IMB, Sekel Jatirasa Diciduk Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Palsukan IMB, Sekel Jatirasa Diciduk Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Hukum
Megapolitan.co BEKASI - Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui merupakan Sekretaris Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jatiasih, Timur Malaka ditangkap tim Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada Jumat, (31/3/2017) akibat kasus pemalsuan izin mendirikan bangunan (IMB) salah satu perumahan di Kota Bekasi. Belum ada keterangan lebih lanjut dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Namun pantauan tim Megapolitan, Timur Malaka sendiri dibawa ke Lapas Bulak Kapal menggunakan mobil tahanan. Rencananya, pihak kejaksaan akan merilis kronologis peristiwa dan penjelasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Timur Malaka pada siang hari ini. (Yd)
FSP BUMN Bersatu Sesalkan Lambatnya KPK Usut Korupsi Crane

FSP BUMN Bersatu Sesalkan Lambatnya KPK Usut Korupsi Crane

Hukum
Megapolitan.co JAKARTA - Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja ( FSP) BUMN Bersatu, Widodo Tri Sektianto ,Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk mengusut tuntas pelaku dan pengambil keputusan korupsi pengadaan Crane di Pelindo II yang merugikan negara serta memeriksa mantan Direktur Keuangan ( Dirkeu) Pelindo II ,Orias Petrus Moedak. Widodo menyebutkan Pengadilan Tipikor pada November Tahun lalu, akhirnya mengelar kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat PT Pelindo II. Dia mengaku, Hakim mengadili dua terdakwa, Ferialdy Noerlan, mantan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II dan Haryadi Budi Kuncoro, bekas Senior Manager Peralatan, sekaligus adik mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto. " Terjadi nya pratek korupsi di era RJ L...