Author: Megapolindonesia

Media Generasi Masa Kini
Polsek Jatiasih Ringkus Spesialis Ranmor Asal Cileungsi

Polsek Jatiasih Ringkus Spesialis Ranmor Asal Cileungsi

Peristiwa
Megapolindonesia.com BEKASI - Kepolisian Sektor Jatiasih, Kota Bekasi berhasil menangkap dua orang spesialis kejahatan pencurian kendaraan bermotor berinisial Y dan AH yang merupakan warga Kabupaten Bogor pada Senin, (22/10/2018). Dua orang ini terciduk aparat setelah Kepolisian Sektor Jatiasih mengadakan operasi cipta kondisi pada hari Minggu, (21/10/2019) di Jatimekar, Kota Bekasi. Kapolsek Jatiasih, Kompol Illi Anas menjelaskan terungkapnya Y dan AH merupakan spesialis pencuri kendaraan bermotor akibat keduanya kedapatan membawa kunci Letter T yang biasa digunakan pencuri untuk membobol kunci kendaraan saat dilakukan operasi Cipta Kondisi. "Kami menemukan Kunci Letter T yang telah dimodifikasi di jaket pelaku serta beberapa kunci palsu yang juga telah dimodifikasi, ternyata saat ka...
Mendagri Angkat Bicara Soal Penghadangan Truk Sampah Milik DKI

Mendagri Angkat Bicara Soal Penghadangan Truk Sampah Milik DKI

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait ramai-ramai persoalan dana hibah kemitraan yang disoal oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berujung pada penghadangan truk-truk sampah milik DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang. Tjahjo menegaskan jangan hanya karena masalah pencairan dana Pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan sepihak dengan melakukan penghadangan truk sampah meskipun sedang terjadi silang pendapat dengan Pemprov DKI Jakarta. "Kalau sekarang belum cair perlu duduk bersama lagi, dihitung lagi ya. Saya kira wajar karena kan soal tata kelola," ujar Tjahjo, di Kantor BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018). "Gubernur DKI juga kan harus bicara lagi dengan DPRD-nya. Saya kira mari berembuk la...
Pemprov DKI Bingung Diminta Dana Hibah, Pepen: Pak Anies Kurang Paham Sejarah

Pemprov DKI Bingung Diminta Dana Hibah, Pepen: Pak Anies Kurang Paham Sejarah

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Soal dana hibah 2 Triliun yang diajukan Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menyinggung soal Bekasi yang masuk Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Walkot Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) menilai Gubernur DKI, Anies Baswedan kurang mengetahui sejarah transformasi sebutan Kota Bekasi yang tadinya dianggap sebagai Kota Penyangga menjadi Kota Mitra DKI Jakarta. "Nah itu Pak Anies nggak tau sejarahnya, Pak Anies harus tanya ke Pak Sekda, Pak Anies harus tanya ke kepala-kepala daerah di sekitar itu bagaimana yang tadinya dianggap sebagai daerah penyangga, jadi daerah mitra. kenapa? kan pemimpin kan harus tahu history," tutur Pepen di Plaza Bekasi, Bekasi, Senin (22/10/2018). Pepen membenarkan perkataan Anies soal Kota Bekasi yan...
Wali Kota Bekasi Minta ASN Kerja Maksimal Perbaiki Neraca Anggaran Daerah

Wali Kota Bekasi Minta ASN Kerja Maksimal Perbaiki Neraca Anggaran Daerah

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Wali Kota Bekasi tetap mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota Bekasi untuk bekerja yang cepat, tepat dan bagus. Dimaksudkan kerja cepat yakni kerja secara taktis dan tidak menyalahi prosedural yang ada dan berani dalam mengambil keputusan yang baik dan tegas. "Untuk bekerja mesti menggunakan cara berpikir yang berani karena semakin besar tanggung jawab yang harus kita selesaikan, jadi kerja secara taktis agar dapat mengambil kesimpulan yang tegas dan tepat, terutama para pemangku jabatan Eselon 2, anda adalah kepala di setiap OPD, berani bertindak," tegas Rahmat Effendi. Di lain itu, Wali Kota juga membahas mengenai pendapatan daerah yang asalnya dari potensial itu pendapatan yang berbanding lurus dengan belanja daerah, pendapatan...
Polemik Dana Hibah, Anies: Ini Bukan Masalah Sampah, Ini Masalah APBD Kota Bekasi

Polemik Dana Hibah, Anies: Ini Bukan Masalah Sampah, Ini Masalah APBD Kota Bekasi

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Polemik terkait dana hibah kemitraan sebesar 2 Triliun yang diajukan Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang selalu dimunculkan pada saat waktu pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di depan awak media. Menurutnya persoalan dengan Pemkot Bekasi selalu muncul pada bulan Oktober, bertepatan dengan pembahasan anggaran. Dia menganggap persoalan itu bukan soal pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, tetapi persoalan APBD Kota Bekasi. "Masalah ini dengan Bekasi itu selalu munculnya bulan Oktober. Kenapa ya? Coba aja Anda cek kenapa. Berarti persoalannya bukan persoalan sampah, tapi persoalan anggaran. Kira-kira begitu bukan?...
Pemkot Bekasi Pernah Kirim Surat Evaluasi Perihal Sampah Bantargebang

Pemkot Bekasi Pernah Kirim Surat Evaluasi Perihal Sampah Bantargebang

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi ternyata telah menerbitkan surat perihal evaluasi kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam surat itu tertera, Pemerintah Kota kembali memberlakukan jam terbatas truk sampah DKI masuk Bekasi. Artinya, ada perubahan waktu pengangkutan sampah DKI ke Bekasi. "Kembali ke perjanjian kerja sama sebelumnya yaitu pukul 21.00 sampai 05.00," seperti tertera dalam surat itu. Surat ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Surat bernomor 134.4/5086/Dinas LH itu dikeluarkan pada 26 September 2018 untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji telah menerima surat tersebut. Rahmat menuliskan, Pemprov DKI belum memenuhi beberapa kewajiban seperti yang dimuat dalam ...
Lembaga Amal Dhuafa Khauniyah Kota Bekasi Jenguk Warga Jatiasih Berkebutuhan Khusus

Lembaga Amal Dhuafa Khauniyah Kota Bekasi Jenguk Warga Jatiasih Berkebutuhan Khusus

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Lembaga Amal Dhuafa Khauniyah Kota Bekasi menyambangi Darrel Attalah, anak berumur 6 tahun yang tinggal di Jatiasih, Kota Bekasi tepatnya di Jl H. Karim, RT 05/RW 09, kelurahan Jatikramat, kecamatan Jatiasih. Selain membesuk Darell Attalah, Lembaga amal Dhuafa Khauniyah Kota Bekasi juga menyalurkan bantuan tempat tidur yang diberikan oleh Nurul Muslimah Kurniati dan disaksikan langsung oleh Ketua RT dan tokoh agama setempat. Ketua Dhuafa Kauniyah Kota Bekasi, Ahmadi Madonk Ghonzales menghimbau kepada para dermawan yang ada di Kota Bekasi untuk membantu saudara Darell Attalah dimana anak yatim piatu ini diketahui tinggal hanya bersama neneknya yang sehari-hari mencari nafkah dari menjaga warung kopi. "Ananda Darell butuh uluran tangan para dermawan, adik ...
KPAD Bekasi Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Anak

KPAD Bekasi Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Anak

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku penganiayaan sadis terhadap anak balita berinisial MM yang terjadi di Pondok Gede, Sabtu, (22/9/2018) silam. Komisioner KPAD Kota Bekasi, Sopar Makmur menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan di luar kemanusiaan dan sangat tidak beradab dimana MM mengalami luka serius di bagian wajahnya. "Terlihat dari kondisinya, MM mengalami luka di bagian kepala sekitar mulut dan rahangnya, dan hingga sekarang masih dirawat di rumah sakit, kami meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap pelaku yang sudah diketahui identitasnya dan mencari tahu motif pelaku melakukan tindakan ini," ucap Sopar, Jumat, (28/9/2018). Untuk penanganan pasca kejadian, KPAD Kota Be...
Kementerian ESDM Desak Polri Tindak Pengusaha Nikel Ilegal

Kementerian ESDM Desak Polri Tindak Pengusaha Nikel Ilegal

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI mendesak Polri untuk menindak tegas PT Babarina Putra Sulung (BPS). Pasalnya, PT BPS diketahui telah menyalahgunakan Izin Usaha Pertambangan Batuan dengan mengolah mineral berupa ore nikel. "Polri harus mengambil tindakan tegas atas apa yag terjadi di lapangan," kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit, di Jakarta, Senin (24/9/2018). Ia menambahkan penyalahgunaan izin tersebut menjadi kewenangan daerah. Pihaknya pun tidak bisa melihat satu per satu kegiatan pertambangan di daerah, sebagaimana diatur dalam UU 4/2009 tentang pertambangan. "Bila benar telah melakukan pengapalan ke Tongkang Taurus dengan Kapasitas 10.000 MT dengan ...
Ahmad Syaikhu: Prabowo Akan Beri PKS Kursi Wagub DKI

Ahmad Syaikhu: Prabowo Akan Beri PKS Kursi Wagub DKI

Politik
Megapolindonesia.com JAKARTA - Politisi PKS, Ahmad Syaikhu menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menyerahkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno untuk salah satu partai pengusungnya di Pilpres 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk diketahui, PKS sebagai salah satu partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 silam berhak mengajukan nama untuk kandidat wagub. PKS pun telah mengusulkan dua nama yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. "Pak Prabowo juga sudah menyerahkan ke PKS, lalu muncul nama saya dan Pak Agung (Agung Yulianto, -red)," kata Syaikhu saat dikonfirmasi, Kamis (20/9/2019). Syaikhu juga menyebutkan proses pengajuan jabatan wagub tersebut sudah berlangsung sejak lama di internal PKS. Lebih dari itu, Syaikhu me...
Kebut Pembangunan Proyek Jalan Tol, Jasa Marga Tetap Jaga Pertumbuhan EBITDA

Kebut Pembangunan Proyek Jalan Tol, Jasa Marga Tetap Jaga Pertumbuhan EBITDA

Perkotaan
Megapolindonesia.com SURABAYA - Di tengah agresifitas penyelesaian proyek jalan tol, Jasa Marga tetap fokus dalam menjaga pertumbuhan EBITDA. Beberapa proyek jalan tol ditargetkan rampung pada tahun 2019, sehingga memerlukan pendanaan yang terencana. Hal ini terungkap dalam Investor Summit yang dihadiri oleh Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dan Direktur Keuangan Jasa Marga, Donny Arsal di Bursa Efek Indonesia-Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/9/2019). Desi Arryani mengatakan Jasa Marga saat ini sedang masif dalam pembangunan jalan tol. Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah di bidang infrastruktur. Pada tahun 2015 jalan tol beroperasi sepanjang 590 km. Tahun depan panjang jalan yang dioperasikan Jasa Marga akan mencapai 1260 km. Peningkatan sekitar 700 km jalan tol yang bero...
MUI Beri Lampu Hijau Imunisasi Measles Rubella

MUI Beri Lampu Hijau Imunisasi Measles Rubella

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa penggunaan vaksin measles rubella (MR) mendapatkan lampu hijau. Dilansir dari Antara, Ketua Umum , KH Ma'ruf Amin mengatakan vaksin measles rubella (MR) telah mendapat fatwa boleh dari MUI dan mengimunisasikan anak agar tidak terkena campak dan rubella adalah kewajiban orang tua. "Wajib," kata Ma'ruf saat diminta penegasan oleh wartawan tentang hukum boleh vaksin MR dan kewajiban imunisasinya pada Forum Merdeka Barat 9 yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Selasa, (18/9/2018). Ma'ruf mengatakan, mencegah dan menghilangkan bahaya hukumnya wajib. Apalagi bila kondisi sudah dinyatakan darurat. Menurut Ma'ruf, yang menyatakan Indonesia darurat campak dan rubella bukanlah MUI, melainka...
EKUP Digelar Dinas LH, Polusi Kota Bekasi Bakal Dipantau

EKUP Digelar Dinas LH, Polusi Kota Bekasi Bakal Dipantau

Perkotaan
Megapolindonesia.com BEKASI - Sejumlah jalan protokol di Kota Bekasi bakal dipantau tingkat polutannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Suhendra menerangkan bahwa cara pemantauan dilakukan dengan mengecek kualitas udara di tiga jalan protokol selama 18-20 September guna mengevaluasi kualitas udara kota. "Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung dan Jalan Ir H Djuanda merupakan bagian dari Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) yang menjadi komponen penilaian nonfisik ajang pemberian penghargaan Adipura," ujarnya, Selasa, (18/9/2018). Suhendra menjelaskan EKUP mencakup uji emisi kendaraan bermotor, pemantauan kualitas udara jalan raya melalui Roadside Monitoring, dan pemantauan kinerja lalu lintas (kecepata...
Kartu Sehat Bekasi Berujung Korupsi?

Kartu Sehat Bekasi Berujung Korupsi?

Editorial
Sebuah keniscayaan bila Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan atau KS-NIK---program andalan Pemerintah Kota Bekasi---menjadi penyebab defisit keuangan APBD 2018. Setidaknya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, menyebut bahwa pembiayaan KS-NIK menjadi salah satu penyebab desifit APBD 2018 murni sampai Rp900 miliar. (Baca, Warta Kota: APBD Kota Bekasi Defisit Rp900 Miliar, Ini Penyebabnya) Sejak diluncurkan pada Januari 2017, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ini. Berikutnya, pada 2018, membengkak dua kali lipat menjadi Rp225 miliar. Kabar terakhir, Pemkot Bekasi mengajukan tambahan di APBD Perubahan 2018 sebesar Rp189 miliar. Sehingga bila ditotal mencapai Rp414 miliar. ...
Komisi IX DPR: Pemda Jangan Lawan Perintah UU Soal Integrasi JKN-KIS

Komisi IX DPR: Pemda Jangan Lawan Perintah UU Soal Integrasi JKN-KIS

Perkotaan
Megapolindonesia.com JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyatakan bahwa pemerintah kota atau kabupaten yang memiliki anggaran Jaminan Kesehatan Daerah namun belum diintegrasikan ke program strategis nasional atau yang disebut JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dianggap melawan perintah Undang-Undang. Program strategis nasional JKN-KIS sendiri telah diatur lewat UU nomor 23 tahun 2014 Pasal 67 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015, bahwa setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Menurut UU ini, sanksi tegas berupa teguran hingga pemberhentian akan diterima oleh kepala daerah apabila melanggar perintah ini. "Kami memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah dan tidak bisa dipungkiri...