Sengketa Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia Usai

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Sengketa antara ahli waris para pendiri salah satu lembaga arbitrase di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan sekelompok pihak yang menyatakan diri sebagai Pengurus BANI dan berhak atas BANI menemui titik terang.

Dalam putusan perkara perdata Mahkamah Agung (MA), Selasa (29/10/2019) No. 1277 K/Pdt/ 2019 Jo memutuskan bahwa BANI resmi menjadi milik penggugat dalam hal ini ahli waris para pendiri BANI.

Dengan demikian, para tergugat atau pihak yang menyatakan diri sebagai pengurus BANI saat ini diberhentikan, atau tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum.

Melalui kuasa hukumnya, Anita Kolopaking & Partners, penggugat meminta semua pihak untuk menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan tidak menyebarkan informasi-informasi tidak berdasar dan mengacaukan, hingga terlaksananya putusan tersebut.

“Para tergugat diminta untuk menyerahkan unit perkantoran milik BANI yang terletak di Menara 165, Unit D, lantai 8 seluas ± 375 m2 yang terletak Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 berikut dengan segala isinya yang merupakan bagian kepemilikan/ dimiliki oleh BANI kepada para penggugat,”ujar Anita di Jakarta, Jumat, (29/11).

Menurutnya, Para penggugat akan segera mengajukan permohonan eksekusi terhadap amar-amar putusan tersebut. Meski para pihak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK), namun hal itu tidak akan menghalagi proses eksekusi karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

“Dengan adanya putusan tersebut, sekaligus juga membuktikan BANI yang berdomisili di Sovereign Plaza adalah sah. Putusan tersebut tentu haruslah dipertimbangkan sebagai bukti baru terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang telah membatalkan SK Persetujuan Badan Hukum BANI,”tambahnya.

Untuk diketahui, BANI sebagai salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yang dapat melaksanakan arbitrase ataupun memberikan pendapat yang mengikat, tentunya memiliki kewajiban menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak yang mengaksesnya.

Beberapa arbiter BANI yang peduli dengan legalitas dan eksistensi BANI, bersama dengan para penggugat sebelumnya telah mengukuhkan anggaran dasar BANI dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai badan hukum.

Namun SK Persetujuan Badan Hukum tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Tata Usaha Negara hingga tingkat kasasi dan Peninjuan Kembali.

Hal itu kemudian menjadi polemik hingga menimbulkan persepsi jika BANI menganut dualisme lembaga. Akibatnya, para pelaku bisnis maupun para praktisihukum meninggalkan lembaga arbitrase BANI dan beralih ke lembaga arbitrase di luar negeri, tentu saja dengan biaya yang sangat besar.

Dengan adanya informasi tentang putusan kasasi ini adalah kepastian bagi para pelaku bisnis, para praktisi hukum serta masyarakat untuk tetap memilih BANI sebagai lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa bisnis maupun memberikan pendapat mengikat bagi para pihak yang memilihnya.

Dengan diputusnya permohonan kasasi tersebut, maka menjadi kepastian bagi BANI serta para pelaku bisnis dan para praktisi hukum yang telah dan akan memilih BANI sebagai lembaga arbitrase.(DVD)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: