Mediasi Gagal, Pengembang Rumah “Tantang” Warga Cimanggis

Megapolindonesia.com

DEPOK – Proses mediasi dalam gugatan perdata antara warga Mahkota Cimanggis terhadap pemilik tanah, pengembang dan Badan Pertanahan Nasional, gagal mencapai titik temu. Sidang yang dipimpin mediator hakim Ramon Wahyudi itu, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara antara warga dan terlawan.

Menurut Ramon, ada perbedaan mendasar antara penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Arlis dengan para terlawan satu. Yakini, Bambang Slamet Riyadi, Dudit Dharmawan, Setiawan warga Arief Rachman, selaku pengembang pertama PT Duta Tunas Mandiri.

Keempat orang itu, dalam resume sidangnya meminta uang damai Rp 17, 6 miliar ke warga agar dicabut sita eksekusi yang telah diajukan mereka dengan Nomor 14/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN/DPK Jo.

“Mediasi gagal. Tapi, mediasi bisa masih tetap bisa dibuka, bahkan bisa sampai kasasi. Silahkan berkomunikasi. Saya tutup,” kata Ramon, di ruang sidang 105, di Pengadilan Negeri Depok, Jumat (27/9/2019).

Untuk diketahui, warga Mahkota Cimanggis melayangkan perlawanan A Quo atas reaksi sita eksekusi yang akan dilakukan negera. Padahal, tak sedikit dari warga telah membayar tiap hunian. Bahkan, telah juga mengantongi Sertifikat Hak Milik dan Izin Mendirikan Bangunan atas hunian yang dimilikinya.

Terdapat 8 pihak yang digugat oleh warga yang diregistrasi pada 164/Pdt.plw/2019/Pn.bpk pada 18 Juli 2019. Terlawan pertama PT DTM, yakni Bambang SR, Dudit, Setiawan, Arif Rachman. Y Terlawan 5, Hanariah, Sh, Mkn, selaku PPAT, Siswadji yang juga Notaris. Hingga PT Bank Tabungan Negara cabang Harmoni sebagai terlawan VII.

Menurut Kuasa hukum warga dari kantor Winn Attorney at Law, Arlis, mediasi yang ditawarkan keempat orang dari PT DTS itu tidak bisa diterima. Sebab, kata dia, warga adalah pihak ketiga, yang telah melakukan pembelian rumah sesuai ketentuan, baik dilakukan secara KPR, tunai bertahap maupun dengan tunai keras melalui pihak perbankan ternama.

“Intinya warga ingin menuntut haknya. Kalau diantara mereka ada sengketa, ada pengalihan melalui jual beli dari PT DTS kepada 4 orang tersebut, kami tidak di posisi itu. Mereka kan yang buat perjanjian, kita tidak dilibatkan,” jelas Arlis.

Ia menambahkan, penetapan eksekusi untuk suluru unit rumah di Perumahan Mahkota Cimanggis oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok adalah buntut sengketa antara developer PT DTS dengan empat pemilik tanah sebelumnya.

“Logika sederhananya, bapak jual motor, masa yang disalahin beli motor. Ini udah ada sertifikat kok, rumah pertama yang kita cicil dengan jerih payah, tiba-tiba mau di sita,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu pihak terlawan, Setiawan, menanggapi santai tidak tercapainya mediasi tahap pertama ini. Kata dia, 31-an warga alias pelawan tidak cermat karena dirasa tidak mempelajari terlebih dahulu sebelum membeli tiap hunian rumah di lahan seluas 1,2 hektar tersebut.

“Lanjut aja, mang kenapa? Kita lihat di persidangan nanti,” tantang Setiawan, yang mengaku dosen S2 hukum.(DVD)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: