BPJS Defisit, Wapres: Pemda Akan Diberi Fungsi Kontrol

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Defisit BPJS Kesehatan yang berkepanjangan membuat pemerintah pusat akan mengeluarkan instruksi fungsi kontrol kepada pemerintahan daerah.

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan tidak mungkin satu instansi bisa mengontrol 200 juta lebih peserta sehingga daerah harus ikut turut tangan.

“Harus didaerahkan supaya 2.500 rumah sakit dapat diawasi oleh Gubernur, Bupati dan Walikota setempat sehingga sistemnya lebih dekat dan lebih mudah melayani masyarakat,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Selasa (30/7/2019).

Di samping itu, Wakil Presiden merinci tujuan dihidupkannya fungsi kontrol pemerintah daerah terhadap sistem BPJS Kesehatan untuk mengurangi pembengkakan defisit.

Sebagai informasi, pada tahun ini BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit Rp 28 triliun.

“Jadi sistem harus berubah. Berapa sih orang luar daerah yang masuk ke daerah? kan tidak banyak. ya minta surat daerahnya saja. Surat keterangan pindah. Sederhana bisa online kan gampang,” terang JK.

Selain itu, langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan adalah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Besaran kenaikannya masih belum diketahui.

Asal tahu saja, saat ini ada tiga iuran BPJS Kesehatan yang didasarkan pada kelompok. Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp 25.500 per bulan untuk penerima bantuan iuran atau masyarakat tidak mampu, yang dibayarkan oleh pemerintah.

Iuran kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan dan iuran Kelas I Rp 80.000 per bulan. Kedua kelas ini dibayarkan oleh peserta mandiri. (CNBC)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: