Orang Tua Murid Bukan Lumbung Dana Pendidikan

Para orang tua murid baru telah berlega hati karena proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh Indonesia telah berakhir. Energi lebih pasti telah dikeluarkan para orang tua ketika harus mendaftarkan anak tercinta melanjutkan pendidikan untuk masa depan mereka.

Terlepas dari problematika proses PPDB yang membuat pening kepala para orang tua, kini banyak orang tua yang dipaksa was-was. Pasalnya, setelah anak tangga pertama, yakni PPDB berhasil dilalui, anak tangga kedua yang harus dilewati adalah permintaan pungutan pendidikan atau bahasa halusnya, Sumbangan Awal Tahun.

Hemat saya sebagai penulis, penyelenggara pendidikan seharusnya tidak diperbolehkan memungut sumbangan dari siswa baru dengan dalih apapun termasuk dengan kedok pengembangan dan pembangunan.

Sumber pendanaan dan larangan pungutan berdalih pembangunan sekolah diatur jelas dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang diamandemen dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2019 tentang PPDB tahun 2019.

Singkatnya, para orang tua murid tidak boleh dibebani dengan biaya pembangunan dan pengembangan karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, yakni pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten.

Maladministrasi juga kerap terjadi ketika pungutan dan sumbangan ini diputuskan pihak penyelenggara pendidikan tanpa tedeng aling-aling, tanpa kesepakatan antara penyelenggara pendidikan dan para orang tua murid.

Akhirnya, anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan dengan riang gembira, malah dibebani hal-hal yang bersifat materiil dan mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar.

Jangan sampai fungsi sekolah yang sebenarnya adalah melayani masyarakat malah berubah fungsi menjadi toko pakaian, toko buku dan pedagang alat-alat penunjang pendidikan.

Dinas Pendidikan harus turun tangan mengawasi secara maksimal dana-dana untuk pendidikan bergulir dengan liarnya. Pungutan dana dan sumbangan orang tua harus mendapatkan supervisi dan perhatian penuh para stakeholder pendidikan.

Keberanian pengawas pendidikan untuk melakukan investigasi tentang pengelolaan anggaran sekolah harus dibangkitkan, jangan hanya memberikan himbauan namun harus jeli jika ada potensi dugaan pelanggaran hukum dalam kebijakan anggaran tiap sekolah.

Mari kita sama-sama pastikan bahwa siswa baru mendapatkan hak pendidikan yang layak dan mumpuni. Jangan hambat anak untuk berprestasi karena pungutan liar atau sumbangan yang nantinya dapat membebani jiwa dan raga generasi masa depan kita.

Sopar Makmur
Pemimpin Redaksi Megapolindonesia

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: