KPAI Angkat Bicara Soal Siswa Tidak Lulus Gara-Gara Kritisi Sekolah

Megapolindonesia.com

NTB – Seorang siswa kelas XII jurusan IPS SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, berinisial AI dikabarkan tidak diluluskan oleh sekolahnya akibat mengkritisi kebijakan-kebijakan di sekolahnya.

Diketahui, AI mengunggah protes terhadap sikap kepala sekolah melalui akun Facebook-nya pada 16 Januari 2019. Unggahan AI tersebut menuai banyak komentar dan berbuntut panjang, karena pada 13 Mei 2019 lalu ananda AI diputuskan tidak lulus oleh rapat dewan guru sekolahnya.

Dalam unggahannya, Al memprotes sikap kepala sekolah yang memulangkan salah satu siswa karena terlambat masuk sekolah. Kepala Sekolah juga menurut Al Pernah melempar jaket ke tempat sampah dan memukulnya. Al sendiri pernah dipulangkan dan tidak boleh mengikuti Try out karena memakai seragam sekolah tidak sesuai ketentuan harinya, padahal seraga hari itu belum kering mengingat sedang musim hujan.

Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti yang menyorot permasalahan ini, dirinya mengecam ketidaklulusan ananda Al jika benar dikarenakan sikap kritisnya terhadap sekolah.

Menurutnya, pendidikan sejatinya justru mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaaan.

“Keberanian Ananda Al dalam menyuarakan protesnya di media social miliknya (facebook) terhadap kebijakan sekolah dan kepala sekolah adalah bentuk hak asasi dalam mengemukakan pendapat yang dijamin Konstitusi dan bentuk partisipasi anak yang dijamin oleh UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,”

“Anak wajib didengar suaranya, termasuk oleh pihak sekolah maupun kepala sekolah,” jelas Retno dalam pesan singkatnya kepada Megapolindonesia, Sabtu, (18/5/2019).

Selain itu, Retno menjelaskan lebih rinci berdasarkan kriteria kelulusan peserta didik di satuan pendidikan jenjang SMA yang di dapat KPAI, menunjukkan bahwa kelulusan seorang siswa ditentukan dalam rapat dewan guru sebagai pemegang keputusan tertinggi karena bagian dari hak prerogative.

Namun demikian, hak prerogative tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang lain. Rapat dewan guru bukanlah tempat untuk membalas dendam terhadap perilaku seorang anak kepada pihak tertentu di sekolah.

“KPAI menghormati rapat Dewan Guru yang memang dijamin dalam UU Sisdiknas maupun UU Guru dan Dosen, namun mengingat ananda Al memiliki nilai yang bagus, maka kemungkinan tidak lulus didasarkan pada kriteria kedua, yaitu tidak memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Jika benar karena hal tersebut,”

“KPAI akan mendalami hal ini, jika Al tidak lulus karena sikap atau kelakuannya, maka KPAI ingin diberikan bukti oleh pihak sekolah, seperti apa sikap dan kelakuan Al yang seperti apa sampai membuatnya tidak lulus? Apakah Al melakukan tindakan pidana atau hal lain yang sangat berat sehingga layak tidak diluluskan dan tidak diberikan kesempatan memperbaiki diri,” tegas Retno.

Menindaklanjuti keputusan diskriminatif SMAN 1 Sembalun ini, KPAI akan berencana meminta kepada Gubenur Provinsi NTB untuk memfasilitasi rapat koordinasi dengan Kepala Daerah dan OPD terkait (Dinas Pendidikan Provinsi dan Inspektorat Provinsi NTB) serta pihak sekolah.

“Nant akan kami adakan rakor bertujuan untuk mengungkapkan fakta dan bukti yang sebenarnya sekaligus mencari solusi bagi kepentingan terbaik bagi ananda Al, secara terpisah, KPAI juga akan bertemu dengan anak korban (ananda Al) untuk didengar suaranya,” tutupnya. (Yd)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

One Comment

  • Sultoni

    Memang perlu didengar dan dilihat data dan faktanya lebih dulu, sebelum membuat keputusan yang terbaik.

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: