Tak Berani Pecat PNS Korup, Gaji Kepala Daerah Bakal Disetop

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Pemerintah secara resmi memberikan tenggat waktu bagi kepala daerah untuk memecat PNS korupsi di wilayahnya masing-masing hingga 31 Mei 2019.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan peraturan pada 30 April lalu.

Lebih lanjut Akmal menjelaskan sanksi yang akan didapat oleh kepala daerah yang belum memecat pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Dalam sanksi teguran itu juga dijelaskan agar kesempatan kedua untuk menuntaskan pada akhir Mei mendatang bisa digunakan sebaik-baiknya,”

“Kita beri waktu sampai 31 Mei. Setelah itu, mungkin sanksi terkait pemotongan hak keuangan kepala daerah akan kita coba eksekusi,” ujar Akmal, Jumat (10/5/2019) kemarin.

Akmal menambahkan, saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Karena kan yang pegang uang di Kemenkeu, tentu butuh komitmen bersama dengan mereka agar mereka mau,” tuturnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah memberi waktu bagi kepala daerah untuk memecat PNS Korupsi hingga 30 April 2019. Namun berdasarkan data yang diterima Badan Kepegawaian Nasional hingga 30 April 2019, baru 1.237 PNS atau 53 persen saja yang diberhentikan.

Padahal, jumlah total PNS terpidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib dipecat mencapai 2.357 orang. Dengan demikian, masih ada 1.120 yang belum dipecat dan masih menerima gaji.

Akmal menjelaskan, mekansime pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam UU Pemda memang bersifat berjenjang. Diawali dengan sanksi teguran, penangguhan hak keuangan, hingga pemberhentian sementara.

“Mekanismenya sanksi bagi bupati/wali kota dilaksanakan provinsi dan sanksi bagi gubernur dilakukan pusat,” tambahnya.

Terkait kepala daerah yang belum melaksanakan perintah tersebut, Akmal menyebut hampir merata di banyak provinsi.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, menjelaskan berdasarkan informasi ada sejumlah kendala yang menjadi alasan daerah. Misalnya, instansi belum mendapat putusan pengadilan PNS Tipikor. Daerah beralasan, tidak ada kewajiban pihak pengadilan meneruskan putusan ke instansi.

Namun, Ridwan menilai hal itu bukan kendala. “Dalam hal ini instansi yang dituntut bergerak proaktif mengajukan permintaan data ke pengadilan,” ujarnya.

Selain itu, ada juga instansi yang beralasan menunggu terbitnya putusan MK soal gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam UU 5/2014 tentang ASN. Selama ini, gugatan tersebut menjadi tameng bagi PNS korupsi untuk minta penundaan. Namun, sebetulnya putusan MK sendiri sudah dibacakan dua pekan lalu.(*)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: