Kepala BKP Kementan Usulkan Evaluasi Dampak Bantuan Beras

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan kawasan cukup rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan fisik, sampai terjadinya gagal panen. Hal ini bisa menimbulkan kerawanan pangan dan hambatan akses pangan.

Negara-negara di kawasan ASEAN+3 memiliki coping strategy untuk mengatasi dampak negatif dari bencana setelah terjadi.
Mekanisme yang dilakukan melalui pembentukan cadangan beras antara negara ASEAN Plus Three (China, Jepang dan Korea), yang dikenal dengan istilah APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve).

APTERR dibentuk berdasarkan prinsip kemandirian kolektif akan memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional masing-masing negara, serta ketahanan ekonomi regional dan solidaritas Negara ASEAN Plus Three.

Pada Pertemuan APTERR ke 7 di Putrajaya Malaysia (19-20 Februari 2019) Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi sebagai Pimpinan Delegasi Indonesia
mengusulkan untuk menambah aktivitas baru berupa monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan program penyaluran bantuan APTERR baik Tier 3, maupun Tier 1 pada work plan dan annual operation budget APTERR Tahun Fiskal 2019.

“Usulan ini sangat realistis dan penting, untuk mengetahui permasalahan dan kita perbaiki bersama-sama, sehingga kegiatan strategis ini akan semakin baik kedepannya,” ujar Agung .

Terkait usulan tersebut, menurut Agung, Indonesia dan negara anggota perlu menyiapkan dan menyampaikan proposal kepada APPTERR Sekretariat.

Pertemuan APTERR dibuka oleh Zunika Binti Mohamed, Deputi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dan Industri Azas Tani, Malaysia dan dihadiri perwakilan dari negara-negara ASEAN kecuali Singgapura, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat China dan APTERR Sekretariat.

Pada pertemuan ini telah disepakati memilih kembali Mr. Chanpithya Shimpalee sebagai General Manager Sekretariat APTERR masa periode 2019 s/d 2021.

Terkait dengan pembayaran Operasional Cost (OC) phase ke-2 diharapkan negara anggota APTERR segera mempercepat proses ratifikasi dan menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN.

Hasil lainnya adalah mendorong negara APTERR memanfaatkan cadangan beras melalui skema Tier-1.

Council Meeting berikutnya akan dilaksanakan di Myanmar pada bulan Februari atau April 2020.(*)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: