Anak Ditahan Di Lapas Dewasa, Komisi Kejaksaan Berang

Megapolindonesia.com

BEKASI – Seorang anak kelas tiga SMP, berinisial RF, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Orang Dewasa di Lapas Margahayu, Bulak Kapal, Bekasi, Jawa Barat sejak bulan November karena dugaan kepemilikan sajam.

Dirinya ditangkap seorang diri saat kejadian oleh pihak kepolisian di bilangan Bekasi Selatan dan prosesnya berlanjut hingga tahap persidangan.

Ibunya RF, inisial W, meyakinkan, peristiwa tawuran yang dituduhkan tidak ada. Meski begitu, RF tetap diproses hukum dan ditahan di lapas khusus orang dewasa di Bulak Kapal, Bekasi.

“Kasihan anak saya. Dia masih sekolah. Dia tidak tawuran,” tutur perempuan berkerudung itu.

Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita LH Simajuntak mengingatkan agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Dirjen PAS, segera memperhatikan tahanan anak.

“Anak di bawah umur, tidak boleh ditahan di lapas untuk orang dewasa. Itu perintah undang undang. Anak yang menghadapi proses hukum, jika pun harus dilakukan penahanan, maka wajib ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LKPA,” tegas Barita.

Dia menjelaskan, di dalam UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan tegas menyebutkan, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tindakan pidana yang diancam hukuman di bawah tujuh tahun harus melalui proses diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Apabila ABH harus dimasukkan ke lapas, harus yang khusus anak. Sayangnya, dalam penerapannya belum semua jajaran aparat penegak hukum mengerti.

Selain itu, berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016, ABH yang direhabilitasi di lapas khusus anak bisa mendapat pembebasan bersyarat jika sudah menjalani setengah masa hukuman.

“Kondisi RF itu tidak boleh. Itu harus diselesaikan dan diusut,” ujar Barita.

Jika ada alasan yang menyebut bahwa di Bekasi tidak ada LPKA, maka ia balik mempertanyakan kembali kehadiran Kementerian Hukum dan HAM serta Dirjen PAS.

“Sebab itu adalah kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Harus ada LPKA. Tidak bisa pas dong berdalih, karena tak ada LPKA di Bekasi maka dimasukkan ke LP Orang Dewasa. LKPA itu ya harus ada,” tutupnya.(Yd)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: