Pemkot Bekasi Pernah Kirim Surat Evaluasi Perihal Sampah Bantargebang

Megapolindonesia.com

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi ternyata telah menerbitkan surat perihal evaluasi kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam surat itu tertera, Pemerintah Kota kembali memberlakukan jam terbatas truk sampah DKI masuk Bekasi. Artinya, ada perubahan waktu pengangkutan sampah DKI ke Bekasi.

“Kembali ke perjanjian kerja sama sebelumnya yaitu pukul 21.00 sampai 05.00,” seperti tertera dalam surat itu.

Surat ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Surat bernomor 134.4/5086/Dinas LH itu dikeluarkan pada 26 September 2018 untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji telah menerima surat tersebut.

Rahmat menuliskan, Pemprov DKI belum memenuhi beberapa kewajiban seperti yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Perjanjian yang dimaksud tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 Tahun 2016/Nomor 444 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.

Rahmat memiliki bukti penguat dari hasil pengawasan dan evaluasi pada 2017. Pemkot Bekasi melibatkan tokoh masyarakat Bantar Gebang untuk melakukan monitor dan evaluasi.

Selain Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 Tahun 2016/Nomor 444 Tahun 2016, Rahmat membubuhkan perjanjian lain. Misalnya, Perjanjian Kerja Sama Nomor 4 Tahun 2009/Nomor 71 Tahun 2009 dan Nomor 4 Tahun 2017/Nomor 224 Tahun 2017.

“Serta usulan program atau kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Kota Bekasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai amanat Pasal 5 ayat 2 huruf I Perjanjian Kerja Sama Nomor 25 Tahun 2016/Nomor 444 Tahun 2016,” tulis Rahmat.

Untuk Informasi, hingga Kamis dini hari, tercatat sedikitnya 16 truk sampah DKI bermuatan sampah maupun yang telah membuang sampah ke TPST Bantargebang ditilang Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan terparkir di bahu Jalan Jendral Sudirman dengan kawalan petugas.

Upaya penyetopan iring-ringan truk sampah itu sekaligus bentuk peringatan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mematuhi kesepakatan kemitraan daerah terkait kompensas. Disinyalir ada sekitar 41 poin kesepakatan kemitraan kedua daerah yang tidak berjalan pada tahun 2018 senilai total 900 miliar rupiah lebih.

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: