Komisi IX DPR: Pemda Jangan Lawan Perintah UU Soal Integrasi JKN-KIS

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyatakan bahwa pemerintah kota atau kabupaten yang memiliki anggaran Jaminan Kesehatan Daerah namun belum diintegrasikan ke program strategis nasional atau yang disebut JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dianggap melawan perintah Undang-Undang.

Program strategis nasional JKN-KIS sendiri telah diatur lewat UU nomor 23 tahun 2014 Pasal 67 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan UU nomor 9 tahun 2015, bahwa setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Menurut UU ini, sanksi tegas berupa teguran hingga pemberhentian akan diterima oleh kepala daerah apabila melanggar perintah ini.

“Kami memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah dan tidak bisa dipungkiri memang BPJS sendiri mempunyai banyak masalah terkait anggaran, namun kewajiban untuk mengintegrasikan dana Jamkesda ke JKN-KIS adalah perintah Undang-Undang dan setiap Pemerintah daerah terikat dengan Undang-Undang, sebaiknya Pemda mengikuti amanah UU,” jelas Dede Yusuf, Senin, (17/9/2018) lewat pesan singkatnya kepada Megapolindonesia.

Dede Yusuf juga menyarankan jika Pemda menganggap pelayanan pasien dianggap berbelit dan pembiayaan BPJS membebani APBD, Pemda setempat bisa melakukan sistem Coordination of Benefit (CoB) dengan anggaran asuransi atau program kesehatan yang dimiliki oleh Pemda terkait untuk membayarkan premi BPJS Kesehatan masyarakatnya.

“Kalau memang Pemda berpandangan bahwa BPJS dianggap memiliki banyak masalah, Pemda bisa menerapkan sistem CoB, jadi anggaran kesehatan yang telah ditetapkan bisa diintegrasikan ke premi BPJS masyarakatnya,” tutup politisi Partai Demokrat ini.(Yd)

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: