Kartu Sehat Bekasi Berujung Korupsi?

Sebuah keniscayaan bila Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan atau KS-NIK—program andalan Pemerintah Kota Bekasi—menjadi penyebab defisit keuangan APBD 2018.

Setidaknya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, menyebut bahwa pembiayaan KS-NIK menjadi salah satu penyebab desifit APBD 2018 murni sampai Rp900 miliar. (Baca, Warta Kota: APBD Kota Bekasi Defisit Rp900 Miliar, Ini Penyebabnya)

Sejak diluncurkan pada Januari 2017, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ini. Berikutnya, pada 2018, membengkak dua kali lipat menjadi Rp225 miliar.

Kabar terakhir, Pemkot Bekasi mengajukan tambahan di APBD Perubahan 2018 sebesar Rp189 miliar. Sehingga bila ditotal mencapai Rp414 miliar.

Tambahan anggaran untuk KS-NIK sebenarnya bukan pada 2018 saja. Pada 2017, Pemkot juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp7,5 miliar dari anggaran awal Rp75 miliar.

Ini berarti apa? Pagu anggaran awal tidak pernah mencukupi, karena Pemkot Bekasi tidak memiliki parameter yang bisa menjadi tolak ukur siapa-siapa saja yang akan ditanggung oleh KS-NIK.

Anehnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi justru menganut logika yang bengkok itu. Melalui media sosialnya, dan juga aplikasi pesan Whatsappnya, ia mengklaim KS-NIK lebih irit 60 persen ketimbang mengintegrasikannya dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ia menghitung begini: saat ini pemegang KS-NIK sekitar 600 ribu KK dari total 724 KK. Apabila diasumsikan per KK 3 jiwa saja (suami, istri, dan anak), maka ada 1,8 jiwa yang mengikuti kepesertaan KS-NIK.

Jika 1,8 juta jiwa harus diintegrasikan dengan JKN, maka Pemkot Bekasi harus membayar Rp561 miliar per tahun atau 46,8 miliar per bulan. Hitungannya, 1,8 juta jiwa dikalikan 26.000—iuran BPJS per bulan. Sakit atau tidak harus bayar.

Padahal, jelas wali kota lagi, tahun 2018 Pemkot Bekasi baru menghabiskan anggaran Rp200 miliar atau 40 persen dari Rp561 miliar. Selain hemat, pengguna KS-NIK juga tidak dipersulit rumah sakit seperti pengguna BPJS.

Inilah bengkoknya logika wali kota: yang diminta BPJS Kesehatan bukanlah membayar iuran semua warga Kota Bekasi yang berjumlah sekitar 2,2 juta jiwa. Tetapi cukup membayari 600 ribu jiwa yang belum terdaftar di BPJS, karena 1.797.610 jiwa sudah terdaftar.

Menurut hitungan BPJS Cabang Bekasi, untuk mengintegrasikan Kartu Sehat ke BPJS, Pemkot Bekasi dalam satu tahun cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp165,6 miliar saja dengan rincian, 600 ribu jiwa dikalikan Rp 23.000 (biaya iuran per bulan) dikali 12 bulan.

Untuk penerima biaya iuran (PBI), tarif iurannya memang lebih murah ketimbang peserta BPJS mandiri, yaitu Rp25.500 per bulan untuk kelas 3—tidak persis Rp26.000 yang disebut walikota, ya. Apalagi, Pemkot Bekasi akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi dalam pembiayaannya. Artinya, mengintegrasikan dengan JKN lebih hemat ketimbang membiayai KS-NIK.

Selain hemat, mengintegrasikan KS-NIK dengan JKN juga membuat Pemkot Bekasi bisa memenuhi target UHC (Universal Health Coverage)—sesuai amanat undang-undang per 1 Januari 2019, yang mewajibkan minimal 95 persen penduduk sudah masuk dalam JKN. (Baca, Klik Bekasi: Bom Waktu Kartu Sehat)

Kembali menyanggah pernyataan wali kota, menganalogikan 1,8 juta jiwa harus ditanggung keuangan daerah jelas keliru. Itu sama artinya dengan bencana wabah—dimana semua warga kota tidak bisa membiayai sendiri, sehingga perlu dibantu semuanya oleh pemerintah.

Yang pasti, entah kebetulan atau tidak, faktanya sejak program KS-NIK diluncurkan, keuangan daerah menjadi limbung. Imbasnya, sejumlah anggaran dipangkas guna menutupi.

Bila defisit BPJS di pusat diatasi dengan rencana memangkas gaji para petinggi negara, di Kota Bekasi justru sebaliknya. Efisiensi malah menyasar pegawai di tingkat bawah seperti Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Kabarnya, pegawai di tiga instansi mengalami pemotongan tunjangan kinerja (tunkir), yang besarannya bisa mencapai Rp1,5 juta per orang. Entah bagaimana tiga dinas ini masih ada tunkir, mengingat sejak 2018 tunkir sudah dihapus lantaran minus anggaran.

Ini belum seberapa dibandingkan pemangkasan anggaran belanja daerah di hampir seluruh instansi. Maka jangan heran bila nantinya sejumlah kegiatan akan mandek lantaran tak ada anggaran—demi mempertahankan KS-NIK.

Motif Korupsi

Pada sebuah diskusi di Jakarta, Koordinator BPJS Watch sekaligus Pemerhati JKN-KIS, Timboel Siregar, pernah menganalisa mengapa para kepala daerah lebih memilih mempertahankan Jamkesda ketimbang mengintegrasikan dengan JKN. Ternyata, Jamkesda sengaja dipertahankan karena tidak ada sistem kontrol yang ketat sehingga membuka celah bagi pelaku korupsi.

“Rumah sakit bebas mengajukan klaim berapa saja tanpa batas. Di sinilah rentan kongkalikong antara pihak RS dan pejabat yang terkait,” ungkap Timboel kala itu.

Dengan sistem JKN-KIS, yang memberlakukan sistem kontrol dan audit secara ketat, menurut Timboel, kemungkinan untuk korupsi sangatlah tipis. “Untuk itulah perlunya KPK untuk mengawasi daerah-daerah yang masih memberlakukan Jamkesda. Karena sistem itu jelas-jelas menggerogoti APBD,” paparnya.

Terlepas dari itu, Program JKN-KIS menjadi salah satu program strategis nasional. Undang-Undang juga mewajibkan kepesertaannya pada setiap individu.

Bahkan, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan Pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS. Termasuk di antaranya meminta Pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS. Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berarti sudah jelas menjadi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional.

Jika dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduknya ke JKN-KIS, maka pemerintah daerah dapat menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan. Bukankah ini lebih meringankan daerah?

Berujung di Kursi Pesakitan

Tidak dimungkiri, program KS-NIK sangat membantu. Selain pelayanan cepat, masyarakat tidak dipusingkan dengan pembiayaan karena murni gratis ditanggung Pemkot Bekasi.

Akan tetapi, masyarakat juga perlu kejelasan perihal penggunaan anggaran yang asalnya dari pajak masayarat itu sendiri. Dan, yang terpenting, program yang dibuat tidak mengangkangi aturan yang lebih tinggi.

Bila dipaksakan, banyak kasus berujung penjara. Pada 2014, misalnya. Tiga pejabat Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan korupsi.

Berikutnya, mantan Direktur RSUD Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, juga mencicipi ‘hotel prodeo’ karena terbukti merugikan negara sebesar Rp300 juta pada 2015.

Dan terakhir, pada 2017, dua terdakwa korupsi dana Jamkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yakni Jainudin Beama dan Fahri Abdul Rahman, divonis berbeda oleh majelis hakim dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ternate.

Mungkin banyak kasus serupa tak terpantau dan bisa dijadikan pembelajaran agar tak terjerat kasus hukum sehingga manfaatnya murni untuk kepentingan masyarakat.

Dengan regulasi yang cacat, kontrol yang sangat lemah, dan pembiayaan yang membengkak, kasus di Kota Bekasi rasanya tak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang bermasalah: korupsi.

Akankah KS-NIK juga berujung penjara?

Oleh: Lian Amigo

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: