Bahas Perpres JKN, KPAI Dorong Pelayanan Anak Darurat Medis Harus Diprioritaskan

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membahas pergantian Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, Kamis, (5/7/2018).

Rapat koordinasi tersebut sepakat memutuskan bahwa Raperpres JKN perlu direvisi untuk kepentingan perlindungan anak pada situasi khusus.

Komisioner KPAI, Sitti Hikmawati menyorot permasalahan ketidakpastian data kependudukan valid yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pembuatan kebijakan JKN.

“Jika pelayanan hanya didasarkan pada NIK kependudukan, maka di beberapa provinsi yang masih rendah cakupan data kependudukannya, akan terjadi bias perencanaan yang tinggi,”

“Pola pelayanan dengan mengutamakan kelengkapan administrasi seperti yang saat ini banyak ditemukan KPAI di lapangan kurang sesuai dengan amanat jaminan sosial nasional itu sendiri, seharusnya yang menjadi prioritas bukan administrasi melainkan pelayanan kesehatan. administrasi bisa menunggu, namun tindakan medis, harus dilakukan segera,” lanjut Sitti.

Meski Perpres JKN mengamanatkan BPJS sebagai operator sekaligus regulator, namun menurut Sitti, rambu-rambu yang tercantum dalam JKN sangat minim sehingga membutuhkan ketegasan dalam mengatur sinkronisasi tugas dan kewenangan terkait.

“Misi hidup anak salah satunya harus memiliki tumbuh kembang secara optimal, dan kita juga menyadari bahwa proses ini tidak bisa diulang dalam satu kali kehidupan, karenanya perlu bagi KPAI untuk menjaga dan melindungi masa depan anak-anak secara optimal,” tutup Sitti. (Yd)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: