Uang Bau Warga Bantargebang Macet, Pemprov DKI: Administrasi Hambat Proses Pencairan

Suasana pengangkutan sampah di TPST Bantargebang (dok. KOMPAS)

Megapolindonesia.com

BEKASI – Wakil Kepala Satuan Pemprosesan Akhir Sampah Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Rizky Febrian mengaku ada beberapa kendala yang sedang dikoordinasikan dengan pihak Pemkot Bekasi untuk pencairan dana kompensasi ‘uang bau’ warga sekitar TPST Bantargebang.

“Tadi sudah dibicarakan, memang ada kendala administrasi saja, tidak ada yang lain, kendala teknis juga tidak. Intinya, Bekasi tinggal memnuhi persyaratan, kami siap mencairkan,” ujarnya di lokasi TPST Bantargebang.

Adapun administrasi yang dimaksud diantaranya surat dari Wali Kota Bekasi dan lampiran-lampiran dan RAB yang dibutuhkan, sesuai dengan apa yang sebelumnya telah disepakati.

Meski administrasi yang dibutuhkan hanya bersifat kecil, namun dana kompensasi yang besarnya mencapai ratusan miliar itu, nyatanya terdiri dari beberapa SKPD yang belum melaporkan atau memberikan RAB nya, sebagai syarat untuk melengkapi anggaran yang diminta terkait dana kompensasi.

“Yang jelas bukan faktor kesengajaan. Tidak ada yang sengaja memperlambat. Bahwa memang ada beberapa hal yang belum dilengkapi Pemkot Bekasi untuk pencairan dana kompensasi. Kita siap menggelontorkan anggaran, tinggal Pemkot Bekasi melengkapi persyaratan saja,” akunya.

Sementara itu, Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan keterlambatan pembayaran diakibatkan oleh perbaikan pengajuan pencairan dana hibah dari DKI. Menurut dia, dua organisasi perangkat daerah (OPD) belum menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana hibah yang diperoleh dari DKI pada 2017 lalu.

Dua OPD itu adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

“Tahun lalu kan kita dapat hibah (dana dinamis) Rp 248 miliar dari DKI yang dialokasikan untuk penataan infrastruktur oleh dua dinas tersebut,” kata Dadang.

Dadang mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat penyusunan SPJ tersebut ke DKI. Sebab yang terkena dampak dari molornya pencairan ini warga Kota Bekasi.

Sebagai informasi, Puluhan warga yang terkena dampak bau dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi menggeruduk kantor pengelola, Rabu (16/5/2018) siang lalu.

Kedatangan mereka ke kantor pengelola milik Pemprov DKI Jakarta tersebut guna menuntut uang kompensasi bau yang selama lima bulan tidak kunjung diterima.

Setiap bulan belasan ribu kepala keluarga (KK) dari tiga kelurahan di sana mendapat uang kompensasi bau sebesar Rp 200 ribu untuk tiga Kelurahan yakni Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Bantargebang. (*)

Beri Komentar

%d bloggers like this: