Tim Kuasa Hukum Lukmen Ajukan Gugatan Ke PTUN Makasar

Megapolindonesia.com

PAPUA – Senin, (12/3/2018) Tim kuasa hukum Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makasar.
Gugatan ini diajukan setelah Bawaslu Papua menolak seluruhnya permohonan tim kuasa hukum Lukmen atas sengketa terkait dugaan ijazah palsu salah satu paslon, John Wempi Wetipo.

Surat putusan dengan nomor Register 01/PS/PWS/PA/33.00/II/2018 dibacakan oleh Ketua Bawaslu Papua, Feggie Wattimena dalam sidang yang berlangsung pada hari Sabtu (10/3) yang lalu.

“Kami menetapkan bahwa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,”kata Feggie.

Oleh karena, tim kuasa hukum Lukmen mengambil langkah selanjutnya, yakni mengajukan gugatan ke PTUN Makasar.

Salah seorang kuasa hukum Lukmen, Anton Raharusun, mengatakan pihaknya mengajukan putusan banding administratif terhadap putusan KPU Papua. Dan, sesuai dengan ketentuan undang – undang, banding diajukan setelah upaya administratif dilakukan, dimana pemohon telah melalui semua tahapan.

“Bawaslu Provinsi Papua sudah memberikan putusan, sehingga karena putusan itu dinyatakan menolak permohonan pemohon maka upaya hukum adalah banding ke ke pengadilan tinggi tata usaha negara di Makassar,” kata Anton.

Tim kuasa hukum Lukmen telah mendaftarkan gugatan tersebut ke PTUN Makasar dengan nomor gugatan 24/G/PILKADA/PTUN MKS.

“Yang disengketakan adalah putusan KPU terkait penetapan calon, yang menjadi pokok permasalahan adalah ijazah. Saya melihat bahwa putusan bawaslu adalah putusan yang tidak berkualitas. Jauh lebih berkualitas apabila bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang pada calon yang bersangkutan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Wempi Wetipo memiliki 2 gelar ijazah S1 yakni sarjana hukum yang diperoleh dari Universitas Cendrawasih dan sarjana sosial yang diperoleh dari STIE Silas Papare Jayapura. Yang dipersoalkan ialah ijazah S1 JWW (S.Sos) yang diduga bermasalah, telah digunakan untuk mendaftar pada program magister hukum Uncen.

“Bagaimana mungkin orang dari rumpun kuliah yang berbeda, dari sosial masuk ke hukum. Apalagi dia dari perguruan tinggi swasta yang sebenarnya tidak bisa masuk ke negeri dengan cara begitu.

Jadi, hal ini seharusnya dilihat secara menyeluruh. KPU tidak serta merta melakukan verifikasi terhadap ijazah S1 hukum dan S2 hukum tetapi bagaimana ia memperoleh S2 hukum berdasarkan ijazah yang bermasalah,” terangnya.

Lebih lanjut Anton menyayangkan putusan bawaslu yang dinilai berkualitas rendah dan tidak memberikan pendidikan demokrasi.

Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Lukmen menuntut agar KPU melakukan verifikasi ulang atau membatalkan SK Paslon dan menetapkan Lukmen sebagai paslon tunggal.(YA).

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: