Nasib Paslon Perseorangan Pilkada Paniai Bakal Ditentukan Oleh Mahkamah Agung

Kuasa hukum KPU Paniai, Anton Raharusun (dok. YA)

Megapolindonesia.com

PAPUA – Sengketa pilkada Paniai terkait pembatalan 3 paslon dari jalur perseorangan berujung di Mahkamah Agung.

Kuasa hukum KPU Paniai, Anton Raharusun mengatakan sengketa di MA berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dimana berdasarkan putusan panwas Paniai memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan SK 25/HK.03.1 Kpt/9108/KPU.Kab/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan paslon bupati/wakil bupati Paniai dan memerintahkan kepada KPU Paniai untuk menerbitkan SK baru dengan tidak mengikutsertakan paslon dari jalur perseorangan.

“Nah, dalam putusan itu tentu sangat merugikan tiga paslon itu terutama paslon jalur perseorangan sehingga putusan itu berdampak kepada tiga paslon. Tidak ada cara lain, KPU harus membatalkan keputusannya supaya sesuai dengan keputusan panwas. Supaya paslon menempuh jalur hukum, dan upaya yang mereka usahakan saat ini ialah membawa ke MA sesuai dengan Perma nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan,” terangnya.

Saat ini, sengeketa tersebut tengah diproses di MA dengan nomor perkara 002P-PAP/2018, 003P-PAP/2018 dan 004P-PAP/2018 tertanggal 2 Maret 2018, dimana ketiga paslon sebagai pemohon dan KPU Paniai sebagai termohon.
Dikatakan oleh Anton, dalam waktu 14 hari MA harus mengambil keputusan atas sengketa tersebut.

“Dari sisi KPU, KPU sudah mengajukan jawaban permohonan atas sengketa tersebut. KPU juga sudah mengajukan beberapa bukti, yakni bukti putusan dan, bukti tata cara penetapan dan penarikan nomor urut, Sehingga dengan demikian nanti mahkamah akan menilai baik dari sisi kewenangan, sisi prosedur keluarnya SK itu maupun dari sisi substansi,”

“Itulah yang nanti makan dinilai oleh MA apakah keputusan KPU itu sudah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan KPI atau belum, kemudian sudah diatur sesuai dengan prosedur atau belum, dan secara substansi apakah penetapannya sudah tepat atau belum,” kata Anton.

“Inilah nanti menjadi pertimbangan majelis dalam menilai keputusan KPU yang didasarkan pada putusan Panwas itu sudah tepat atau belum ataukah panwas dalam mengambil keputusan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan mereka sebagai pengawas daripada penyelenggaraan pemilu itu sendiri,” imbuhnya.

Terkait dengan keputusan panwas, ia menilai keputusan tersebut bisa menjadi sebuah perdebatan panjang. Pasalnya, panwas yang bertugas sebagai pengawas pilkada namun juga bertindak sebagai hakim dalam musyawarah sengketa pilkada. Ia berharap kedepannya musyawarah sengketa pilkada diputuskan oleh hakim ad hoc.

Lebih lanjut Anton mengatakan, dalam sidang sengketa pilkada Paniai yang tengah bergulir di MA, KPU meminta supaya MA memberlakukan SK nomor 25 tersebut, dimana 3 paslon jalur perseorangan terakomodir didalamnya.

Untuk putusan atas sidang tersebut, kata Anton, akan diputuskan oleh MA dalam minggu ini. (YA)

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: