Cerita Pendek Sebelum Praktik Pungli SIM Polrestro Bekasi Terkuak

Kantor Polres Metropolitan Bekasi Kota (dok.Google)

Megapolindonesia.com

BEKASI – Dugaan pungli pembuatan SIM di jajaran Polres Metro Bekasi Kota, hal yang telah lama menjadi persoalan krusial di kalangan publik, khususnya pemohon SIM baru untuk warga Kota Bekasi.

Pasalnya, maraknya oknum berseragam hingga calo-calo yang kerap menawarkan jalan pintas bagai sebuah pusaran yang sangat sulit diberantas di instansi kepolisian.

Padahal, Presiden RI, Joko Widodo secara terang-terangan telah membentuk tim Saber Pungl untuk memberantas mata rantai tersebut, namun pungli yang dipertontonkan seperti kebal tak tersentuh, tapi praktiknya sangat kasat mata di tengah masyarakat.

Terkait dugaan pungli pembuatan SIM yang menyeret Kasat Lantas dan Kanit Regident Satlantas Polres Metro Bekasi Kota akhirnya dicopot jabatannya oleh Kapolda Metro Jaya Senin (12/2/2018), seorang purnawirawan polisi yang berdomisili di Kota Bekasi dan juga dekat dengan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian angkat bicara.

“Presiden Jokowi sudah instruksikan, pak Kapolri dan pak Kapolda juga sedang gencar berantas pungli, ya harus kita dukung,” tukas salah satu polisi yang berpangkat Brigadir Jenderal (Purn) saat berbincang ringan di kediamannya, Rabu (14/2/2018).

Konon, terungkapnya praktik pungutan liar pembuatan SIM di Polres Metro Bekasi Kota berawal dari pembuatan kolektif SIM baru di sekolah elit yang terletak di kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan.

“Ya, satu orangnya Rp 675.000, yang saya kaget nggak ada tes dan mereka siswa itu hanya disuruh foto, dan ada tim yang datang ke sekolah dan SIM jadi Selasa kemarin,” imbuhnya.

Sosok Brigjen yang punya empati dengan kasus-kasus kemanusiaan dan memiliki idealisme tinggi ini tampaknya menyesalkan pihak sekolah telah mengajarkan ketidakjujuran pada anak didiknya.

“Mereka itu anak anak seperti diibaratkan kertas putih, belum ternoda. Malah diajarkan tidak baik sama sekolahnya. Ya, namanya anak dapat SIM pasti senang dan mereka anggap dari sekolah resmi,” lanjutnya.

Terkait pembuatan SIM yang tidak sesuai aturan prosedur, membuat sang jenderal yang sangat tersohor di kalangan kepolisian merasa empati, pasalnya sang anak sekolah di SMA tersebut.

Alhasil, terjadi kontak perbincangan langsung via telepon dengan Kepala Sekolah SMA elit tersebut pada Jumat (9/2/2018).

“Ya, sempat telepon langsung sama kepala sekolah. Saya bilang hentikan jangan dilanjutkan. Ternyata dilanjutkan, berarti kan tidak diindahkan,” akunya.

Data yang berhasil dihimpun Kasat Lantas pun dicopot dari jabatannya karena terjaring Operasi Tangkap Tangan Divisi Propam Mabes Polri yang menemukan uang tunai Rp 61 juta saat penggeledahan.

“Seharusnya bukan hanya Kasat yang dicopot, pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Nah, termasuk kepala sekolah juga mendapat teguran dan sanksi, ini tegas buat pembelajaran,” tegasnya.

Sementara itu, saat Megapolindonesia berusaha untuk menghubungi Kepala Sekolah, dirinya tidak merespon.

Megapolindonesia hanya bisa mendapat sekelumit informasi terkait kebenaran tersebut lewat Staf TU sekolah yang mengatakan ada 20 siswa yang telah memiliki identitas KTP dan berkeinginan untuk membuat SIM baru.

“Ya, ada sekitar 20-an siswa yang membuat SIM, yang telah memiliki KTP. Dan, setiap siswa dikenai Rp 650.000 ribu,”tukas sumber yang tidak mau disebut namanya saat dihubungi.

Ditandaskan lebih lanjut bahwa total pemohon SIM baru melalui sekolah tersebut mencapai 89 orang.

“Ya, total semuanya yang membuat SIM termasuk staf dan karyawan sekolah mencapai 89 orang,” imbuhnya.

Menurut keterangannya, tim kepolisian datang ke sekolah untuk foto para siswa yang membuat SIM baru, tapi tidak merinci secara detail apa tim dari Polrestro Bekasi Kota.

“Ya, mereka dari kepolisian, pakai seragam polisi. Kalau itu yang tahu kepala sekolah, semua yang ngurus. Ya kalau ujian praktek SIM nggak ada, hanya petugas datang untuk foto yang membuat SIM,”pungkasnya.

Di lain tempat, Komisioner Kompolnas Poengki Indarti mengatakan masih adanya dugaan percaloan SIM dan praktik pungli, salah satu yang telah menjadi temuan di Polres Metro Bekasi Kota harus segera dihentikan dan jika terbukti harus diproses sesuai prosedur yang berlaku.

“Karena itu, jika masyarakat melihat ada praktik penyimpangan seperti itu dimohon untuk segera melaporkan ke Irwasum atau Satgas Saber Pungli. Masyarakat diimbau tidak mentolerir praktik percaloan. Polri yang bersih adalah amanat dari reformasi kepolisian yang harus didukung semua pihak,” ujar Poengki.(NTS)

2 Comments

  • Tugiran

    Maaf, utk pembuatan sim sudah bukan rahasia umum di bekasi kalo gak pake calo ya sangat kecil kemungkinan lulus ujianya
    Trus apa sdh ada tindakan tegas di lapangan saat ini dan di pastikan tidak ada pungli dalam pengurusan sim baru, apa masih ada kemungkinan praktik percaloan sim bisa di berantas?

  • Robert

    Mestinya kementerian pendidikan bereaksi, karena keterlibatan para pendidik ini. Entry point untuk benahi lembaga pendidikan anak anak kita sekaligus menilai kembali kapabilitas mental para pendidiknya..kita tunggu!! . jangan hanya lips Service saja… 🙆

Beri Komentar

%d bloggers like this: