Dugaan Kasus Korupsi Di Tubuh PLN, KPK: Akan Segera Gelar Perkara

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Kasus dugaan megakorupsi proyek pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara Rp130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin asal turki, akhirnya menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, skandal korupsi diduga melibatkan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir ini sudah masuk agenda gelar perkara di KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan hal tersebut. Meski demikian, kasus tersebut masih belum dalam penanganan intensif, ke level penyidikan.

“Belum naik ke penyidikan. Jadi belum ada info lebih lanjut,” kata Febri di Kantor KPK, Jakarta, Senin malam (12/2/2018).

Juru Bicara KPK ini tidak menyinggung secara spesifik agenda gelar perkara dugaan korupsi melibatkan Dirut PLN itu. Begitu pula soal perkembangan penyelidikan kasus yang menyebabkan PLN tahun 2017 mengalami kemerosotan laba mencapai belasan triliun. Alasannya, lantaran proses penyelidikan tidak diperuntukkan untuk konsumsi publik.

“Karena proses penyelidikan sendiri kan gak bisa diumumkan, karena gak ada jadwal pemeriksaannya,” tegas Febri.

Diketahui, selama dua bulan terakhir ini, Dirut PLN Sofyan Basir dua kali muncul di Gedung Kantor KPK. Cuma, kedatangannya tidak terkait korupsi mega proyek PLTD PT PLN sewa 5 kapal Turki.

Dia muncul kali pertama pada Senin, 18 Desember 2017, saat kasus korupsi kapal Turki hangat disorot media. Anehnya, Basir saat menjelaskan kepada wartawan di KPK, dirinya justru mengaku sengaja datang di KPK untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi.

“Untuk informasikan pencegahan,” tegas Sofyan Basir di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2018).

Pada 25 Januari 2018, Dirut PLN itu kembali muncul di KPK. Kali ini, dia datang untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan di Papua yang menyeret tersangka Dewi Yasin Limpo, adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Bahkan, Sofyan Basir dalam kesaksiaannya mengaku tak tahu menahu, dengan dalih proyek dianggarkan APBN yang merupakan tanggungjawab Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Febri tidak menyinggung kapan pastinya KPK meningkatkan ke level penyidikan kasus mega korupsi mark up proyek PLTD dengan sewa 5 kapal Turki. Mengingat, proses penanganannya belum ke penyidikan, praktis KPK juga belum mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan).

Sementara itu, dengan adanya kasus tersebut kinerja PLN diketahui kian terpuruk. Buktinya, keuntungan perusahaan Plat Merah di tahun 2017 tersebut, merosot hingga Rp 17 Triliun.

Alhasil, kinerja buruk tersebut sempat diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan soal kondisi keuangan PLN yang terendus merosot tajam sebelum akhir 2017. Ia menilai, langkah-langkah yang ditempuh Dirut PLN Sofyan Basir tidak mencerminkan semangat Presiden Joko Widodo dalam melakukan efisiensi keuangan negara.(DVD

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: