DPRP Dorong Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat

Megapolindonesia.com

PAPUA – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), melalui komisi 2 menggelar rapat, pada Selasa malam (13/2/2018) yang dihadiri oleh Ketua DPRP, Yunus Wonda, dinas kehutanan provinsi Papua, BPLH, LSM dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta SKPD terkait.

Ketua Komisi 2 DPRP, Beatrix Monim, mengatakan rapat tersebut sebagai upaya untuk memperjuangkan implementasi Perdasus no 21 tahun 2008, tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua.

“Perdasus memberikan perdasus kita memberikan hak kepada masyarakat adat dan jaminan bahwa hutan di tanah papua ini milik masyarakat adat, sesuai kewenangan UU otsus. Tapi permen 83 tahun 2016, hutan adalah milik negara dan dikelola oleh kementrian lingkungan hidup,” kata Beatrix.

Lebih lanjut, Beatrix mengatakan dengan adanya permen yang terbaru tersebut, masyarakat adat kesulitan mendapatkan izin untuk pengelolaan hutan, padahal perdasus memberikan ruang untuk itu.

“Sampai saat ini Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) masih tertahan dan tidak dikeluarkan ijin,” kata dia.

Menurut Beatrix, pihaknya bersama instansi terkait berupaya mencari solusi atas peraturan yang kontraproduktif tersebut.

“Komisi 2 berjuang untuk segera diterbitkannya NSPK,” tegasnya.

Oleh karena itu, dalam rapat tersebut, Komisi 2 membentuk tim khusus bersama SKPD dan instansi terkait untuk berkomunikasi dengan pusat. (YA).

Beri Komentar

%d bloggers like this: