Pansus DPRP Beda Pendapat Dengan KPU Soal Verifikasi

Megapolindonesia.com

PAPUA – Panitia khusus (Pansus) pemilihan gubernur (pilgub) DPR Papua, Rabu (24/1/2018) malam menggelar pertemuan tertutup dengan KPU, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Bawaslu Papua. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPRP tersebut membahas perihal tahapan Pilgub Papua yang tengah berlangsung.

Pansus Pilgub Papua yang beranggotakan 17 orang tersebut, mempersoalkan tahapan Pilgub yang kini memasuki proses verifikasi data paslon yang dilakukan oleh KPU Papua.

Ketua Komisi I DPRP sekaligus anggota pansus, Ruben Magai, berpendapat bahwa tahapan Pilgub seharusnya mengacu pada Perdasus nomor 6 tahun 2011 tentang pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

“Pengumuman, pendaftaran, verifikasi dan visi misi dilakukan oleh DPRP dan itu sebenarnya jadwal verifikasi bermula dari DPRP kalau kita laksanakan Perdasus Nomor 6. Tetapi 2 agenda tersebut antara lain pengumuman pendaftaran itu sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua berdasarkan jadwal nasional,” kata dia.

Ruben berpendapat atas dasar kekhususan yang dimiliki oleh Papua, DPRP memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi paslon, termasuk didalamnya melakukan verifikasi ijazah paslon.

“Dari awal KPU tidak menyerahkan berkas persyaratan secara menyeluruh sehingga sekarang pihak pansus pilgub DPRP mau laksanakan apa,” kata Ruben.

Selanjutnya Ruben mengatakan pihaknya menunggu KPU untuk menyerahkan berkas paslon secara menyeluruh kepada DPRP.

Menanggapi sikap DPRP yang bersikeras untuk melakukan verifikasi paslon, Ketua KPU Papua Adam Arisoi mengatakan bahwa pihaknya berpegang pada aturan main yang ada, yakni PKPU.

“Yang dipersoalkan DPR adalah UU Otsus yang mana DPRP meminta untuk mengambil bagian dalam pendaftaran dan verifikasi berkas calon. Tapi perlu kita ketahui bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh KPU adalah tahapan nasional,” kata Adam.

Selanjutnya Adam mempersilakan jika pihak DPRP ingin mencari kepastian hukum terkait dengan kewenangan antar lembaga dalam pilgub Papua.

“KPU komitmen pada aturan main. Silakan kalau DPRP mau mencari kepastian hukum yang baru, silakan berkoordinasi dengan KPU RI, karena regulatornya ada di sana,” tegasnya.

Lebih lanjut Adam mengatakan, KPU, Bawaslu, MRP dan DPRP akan segera melakukan pertemuan dengan KPU RI untuk meminta apakah PKPU nomor 10 bisa dilakukan perbaikan sehingga kewenangan DPRP sesuai dengan UU Otsus dan Perdasus nomor 6 tahun 2011 bisa dijalankan.

Terkait dengan berkas yang masih berada di DPRP, Adam mengatakan tahapan pilgub tetap berjalan. Pihaknya berharap Bawaslu Papua memainkan perannya, terkait dalam hal ini.

“Kami berharap bawaslu harus memainkan perannya. Ini tahapan nasional. Siapapun itu dia yang mencoba menghambat harus segera diberikan alasan hukumnya,” ujarnya (YA).

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: