MA Vonis Bebas Mantan Kepala Dinas Tarkim Kabupaten Bekasi

Megapolindonesia.com

BEKASI – Mahkamah Agung membebaskan terdakwa korupsi Porkas Pardamaean Harahap. Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Cikarang atas kasus pembangunan Gedung Depo Arsip tahun anggaran 2010.

Kuasa Hukum Porkas, Erick S mengatakan bahwa kliennya dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi melalui putusan peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung.

“Dari hasil kasasi sebelumnya, kami ajukan PK dan dikabulkan MA. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan membatalkan kasasi sebelumnya,” kata Erick S Paat kepada wartawan sembari menunjukkan putusan PK di Kabupaten Bekasi, Senin (22/1/2018).

Pada penyidikan sebelumnya, pembangunan Gedung Depo Arsip yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 4,8 miliar diduga dikorupsi. Gedung yang dibangun di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, ini diduga tidak sesuai spesifikasi. Kemudian pembangunannya pun tidak sesuai waktu yang ditentukan. Akibat hal tersebut, negara pun dirugikan sebesar Rp 194 juta.

Dalam kasus tersebut, Porkas yang berwenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian ditetapkan menjadi tersangka bersama dua orang kontraktor pelaksana proyek. Kasus ini pun naik ke persidangan dengan dakwaan pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan Porkas tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. Meski begitu, Pengadilan menyatakan Porkas terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan yang didakwakan dalam dakwaan sidang, akan tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.

“Pada tingkat pertama, Pengadilan menyatakan tidak perbukti dan melepaskan Porkas ini dari segala tuntutan. Namun putusan ini diajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Erick.

Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan bebas dari PN Tipikor. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Porkas terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan PN Tipikor.

Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan hukuman pidana selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

“Berdasarkan putusan kasasi, kami kumpulkan bukti lantas mengajukan PK yang kemudian dikabulkan MA. Maka dalam kesempatan ini, berdasarkan hasil putusan tersebut, kami luruskan bahwa dalam perkara ini memang klien kami tidak terbukti,” kata Erick.

Mahkamah Agung, berdasarkan hasil peninjauan kembali, menguatkan putusan PN Tipikor terdahulu sekaligus membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung sebelumnya. Diputuskan bahwa Porkas dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. (DVD)

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: