“PR” Besar Dinas Pendidikan Bekasi, Dari Bangunan Sekolah Hingga PPDB Online

Megapolindonesia.com

BEKASI – Di tahun 2018, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi melalui Bidang Sarana dan Prasarana akan fokus mendata seluruh bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdik Kota Bekasi, Krisman Irwandi.

Dirinya yang baru saja menduduki jabatan sebagai Kepala Bagiab Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Bekasi sejak Rabu, (10/1/2018) lalu mengatakan bahwa mulai tahun 2018 Dinas Pendidikan akan fokus mendata sekolah rusak yang ada diseluruh Kota Bekasi.

“Dinas Pendidikan akan mengikuti apa yang menjadi visi dan misi pemerintahan pusat nanti maka kualitas pendidikan di kota Bekasi harus semakin maju dan lebih baik, untuk itu terkait bangunan sekolah rusak kami fokuskan pada pendataan sekolah yang masih mengalami kerusakan bangunan,” ujarnya Jumat, (12/1/2018).

Sementara itu, Krisman juga menjelaskan bahwa pasca dirinya melepaskan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), ada beberapa “pekerjaan rumah” yang belum rampung diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan akan menjadi prioritas program Dinas Pendidikan ke depan.

Krisman juga menyinggung soal program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang akan dilaksanakan pada bulan April yang karena waktunya mendesak maka regulasinya harus dibuatkan dari sekarang.

“Dengan adanya regulasi tersebut nantinya harus segera dibuat tim dan disosialisasikan yang kemudian nantinya akan ditandatangani oleh Walikota,” tambahnya.

“Ada pula terkait rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa. Rombel yang mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 17 Tahun 2017 dimana diatur untuk rombel tingkat sekolah dasar maksimal sebanyak 28 siswa sedangkan tingkat Sekolah Menengah Pertama maksimal 32 siswa,” bebernya.

Diungkapkannya, Kota Bekasi pada tahun 2016 di tingkat SMP jumlah rombel masih dengan jumlah siswa 40 orang, sehingga dengan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan tersebut harus dibuatkan regulasinya yang berbentuk perwal tentang rombel dan jumlah siswa.

“Sengan regulasi tersebut maka akan diikat dengan aturan dan tidak ada intervensi lain mengenai rombel karena keterkaitannya dengan PPDB online agar nantinya PPDB online kedepannya menjadi lebih baik dari pada tahun 2016. Nah inilah kata Krisman, ‘PR’ yang harus dikerjakan oleh Kabid Dikdas yang baru,” pungkasnya.(MG)

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: