Peristiwa

Kasus Pencabulan Tangerang, KPAI: Psikologis Korban Harus Segera Dipulihkan

Megapolindonesia.com

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama dengan Kapolda Banten, Kapolres Tangerang, institusi dari Kabupaten Tangerang, dan LPAI melakukan koordinasi di Polresta Tangerang pada hari Jumat, 5 Januari 2018 terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh WS alias Babeh di Rajeg, Kabupaten Tangerang yang telah menjadi tersangka pencabulan anak di bawah umur yang jumlahnya lebih dari 25 orang.

Dari hasil telaah KPAI dengan melakukan wawancara dengan anak-anak korban rata-rata berusia sekitar 8 tahun sampai 15 tahun, sebagian besar masih duduk di bangku sekolah dasar, dan beberapa masih SLTP sederajat, maka KPAI menggaris bawahi beberapa hal yakni jumlah korban.

“Tidak tertutup bertambahnya korban lebih dari 25 orang dari yang sudah diidentifikasi dan di visum,” ujar Komisioner Anak Berhadapan dengan Hukum KPAI, Putu Elvina, Sabtu (6/1/2018).

Pasca peristiwa tersebut, Putu menilai pentingnya untuk penguatan terhadap anak, baik secara psikologis, sosial, dan membangun norma dan kesadaran hukum sehingga ini tidak menjadi framing pembenaran yang terpatri di pikiran anak agar mereka tidak menjadi korban lagi atau pelaku dikemudian hari.

“Karena korban anak tersebut merasakan bahwa apa yang mereka terima setelah peristiwa yang menimpa mereka berupa ejekan, lebih sakit dan membuat mereka luar biasa malu dibanding apa yg mereka alami dari peristiwa kejahatan seksual itu sendiri,”

“Pengkondisian ini akan menjadi best practices bila berhasil dijalankan dlm masyarakat dimana locus peristiwa terjadi,” tambah Putu.

Putu juga mendorong optimalisasi Penegakan Huku dimana kasus predator seksual yang dilakukan oleh WS memiliki implikasi hukum yang luas, selain konstruk hukum itu sendiri yang harus memastikan bahwa tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal, yang mampu memberikan efek jera.

“Di sisi lain ada hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi akibat kejahatan seksual tersebut. Apakah PP Restitusi mampu memberikan perlindungan terkait hak-hak korban, saat pelaku yang tinggal di gubuk dan mendapat upah dari membantu di kebun warga tersebut dimintai pertanggungjawaban untuk membayar restitusi dari puluhan korban anak tersebut?”

“Sementara regulasi yang ada tidak mengatur bagaimana bila tersangka atau keluarganya tidak sanggup membayar restitusi, apakah negara yang akan mengambil tanggungjawab tersebut sebagai bentuk kompensasi? rasanya kita harus melingkar lagi untuk membahas ini semua,” tutupnya.(Yd)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s