Advertorial

Mulai Tahun 2018, ASN Indisipliner Bisa Terpantau Lewat Sistem E-Kinerja

Megapolindonesia.com

BEKASI – Di tahun 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan melaksanakan sistem e-Kinerja. Dengan sistem ini akan bisa dilihat sejauh mana kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi.

Dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) kota Bekasi, DR. Hj.Reny Hendrawati MM, output dari penerapan sistem e-kinerja adalah diberikannya Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) kepada ASN yang jumlahnya 11.439 orang.

“Jadi dari e-kinerja itu semuanya (ASN-red) disuruh kerja dan nantinya ada pemberian tunjangan Penambahan Penghasilan atau TPP ,” kata Hj. Reny, Senin, (4/12/2017).

“Jadi ada Tunjangan Statis 40% dan Tunjangan Dinamis 60%. Ketika orang yang terlambat 16 menit sampai dengan 60 menit dipotong 0,25% berarti yang dipotong adalah Dinamisnya. Ini adalah cara Pemkot Bekasi untuk meningkatkan kinerja para ASN,” terang dia.

ASN Absensi Menggunakan Fingerprint. (Dok.Ist)

Lanjut Kepala BKPPD, nantinya, setiap OPD akan disiapkan aplikasi finger print, jadi pegawai yang pulang cepat atau datang terlambat tetap akan kena potong tunjangannya.

Kata dia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 menegaskan bahwa PNS itu harus bekerja berdasarkan prestasi kerja dan ini menurut Reny prestasi kerja harus berorientasi pelayanan.

“Makanya, Bapak Wali Kota Bekasi selalu menuntut agar ASN memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena ternyata memang di dalam prestasi kerja itu adalah berorientasi pelayanan. Jadi kalau dia datang tapi tidak kerja nanti dipotong,” ungkap Reny.

Semua data akan terekam menggunakan aplikasi finger print dan nanti aplikasinya dua finger print dan kinerja

Bunyi drafnya, kalau seandainya finger print rusak di minggu kesepuluh belum beres atau rapih maka dalam 10 sampai dengan 14 hari kerja berarti dalam akumulasinya dianggap 95% walaupun orang itu bekerja 100%.

“Yang kita khawatikan adalah sampai ada yang jahil, mengakibatkan finger print rusak maka akan tanggung resiko merubah pola pikir dan karakter tidak mudah,” tambahnya.

Bagi OPD yang tidak menggunakan absensi elektronik kehadiran atau perangkat daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan dengan kondisi tertentu Absen elektronik tidak dapat digunakan selam 14 hari kerja maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan prosentase kehadiran sebesar maksimal 95% walaupun dia hadir 100% .

Bagi OPD yang  sebagaimana diatur poin diatas maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai prosentase dari 95%.

Kata Reni, ini untuk meningkatkan kinerja membuat masyarakat merasa nyaman, dilayani dan penyelengaraan pelayanan berjalan dengan baik. Disiplin pegawai, kata Reni pengawasannya dilakukan berjenjang oleh atasan di OPD masing – masing karena di setiap OPD ada kode etik pegawai dan ada majelis etiknya.

Bila ada pegawai mangkir atau tidak disiplin, sesuai kewenangan yang diberikan Wali Kota, maka kepala OPD mempunyai kewenangan untuk :

1. Memberikan teguran lisan

2. Memberikan tertulis terdiri daripada tertulis 1, teguran tertulis 2 dan teguran tertulis 3 dan kemudian dibuat pernyataan tidak puas melalui majelis etik tingkat SKPD.

Setelah itu pernyataan tidak puas dari kepala OPD disampaikan kepada BKPPD maka oleh BKPPD ditindak lanjuti melalui Rapat Majelis Etik untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Selain itu, dalam Perwal tersebut juga diatur bahwa pegawai yang dinas luar harus dilengkapi dengan surat perintah.

Akan perbedaan dengan tahun 2017 yang ASN mendapatkan Tunjangan Daerah (Tunda). Masih ada yang kerjanya malas atau tidak disiplin namun masih memdapatkan tunda. Ini akan berbeda dengan Tunjangan Penambahan Penghasilan yang terdiri dari Tunjangan Statis dan Tunjangan Dinamis.

Tunjangan Statis itu kaitanya dengan klasifikasi Jabatan. Ada Jabatan Tinggi Pratam (JTP) atau esellon 2, ada Jabatan Administrasi atau esellon 3 yang teebagi 3A dan 3B. Ada Jabatan Pengawas yaitu esellon 4A dan 4B dan ada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Sedangkan Tunjangan Dinamis berkaitan dengan disiplin dan kinerja . “Jadi nanti pada disiplin kinerja itu ada faktor pemotonganya. Pemkot Bekasi sedang menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) kaitannya dengan tambahan penghasilan ini,” ujar  Hj. Reny.

Kata dia, berdasarkan Perwal yang berlaku saat ini, jam kerja pegawai mulai dari 7.30 – 16.00 WIB. Makanya sekarang ASN harus Apel pagi karena jam 7.30 sudah masuk jam kerja dan apel pagi juga sudah diatur di Perwal.

Diharapkan, kata Reny, di tahun 2018, sesuai draf Perwal yang sudah disosialisasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kaitanya dengan tata cara pemberian pemotongan penghentian pembayaran tunjangan penambahan penghasilan pagi PNS di lingkungan Pemkot Bekasi.

Ketentuan cara pemotongan TPP PNS untuk pegawai yang terlambat masuk kerja.

ASN yang terlambat masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis.

a. Waktu terlambat 16 menit s.d. 60 menit dipotong 0,25%;

b. Waktu terlambat 61 menit s.d. 120 menit dipotong 0,5%;

c. Waktu terlambat 121 menit s.d. 180 menit dipotong 1%;

d. Waktu terlambat > 181 menit dan/tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5%.

Ketentuan Pemotongan TPP PNS Pegawai yang pulang cepat

a. Waktu terlambat 16 menit s.d. 60 menit dipotong 0,25%;

b. Waktu terlambat 61 menit s.d. 120 menit dipotong 0,5%;

c. Waktu terlambat 121 menit s.d. 180 menit dipotong 1%;

d. Waktu terlambat > 181 menit dan/tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dipotong 1,5%.

PNS yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Dinamis sebagai berikut :

Tanpa keterangan kena 5% . Contohnya  ada pegawai yang tidak masuk kerja tidak bikin surat atau tidak lapor atasan ini kena 5%.

Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan 2% untuk setiap tidak masuk kerja.

Dengan penerapan sistem tersebut maka semua pegawai setiap harinya harus membuat laporan kinerja.

Pemotongan TPP dilakukan terhadap tunjangan dinamis berdasarkan hasil perhitungan laporan kinerja ketidak hadiran dan ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemotongan dinamis dikenakan kepada :

1. PNS yang terlambat masuk kerja

2. PNS yang pulang cepat

3. PNS yang tidak masuk bekerja

4. PNS yang tidak membuat laporan e-kinerja pegawai. (ADV)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s