Perkotaan

Dari 46 Orang, Baru 6 Anggota DPRD Kota Bekasi Yang Kembalikan Mobil Dinas

Megapolindonesia.com

BEKASI – Di hari terakhir pengembalian mobil dinas anggota DPRD Kota Bekasi yang jatuh hari ini, Senin (20/11/2017) ternyata baru ada enam anggota dewan yang memulangkan mobil dinas. Adapun yang berkewajiban untuk mengembalikan mobil dinas adalah 46 anggota DPRD Kota Bekasi di luar struktur pimpinan DPRD yang berjumlah 4 orang.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Sutoto.

“Sampai siang ini baru ada enam anggota dewan yang sudah memulangkan mobil. Selebihnya belum ada,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota
Bekasi.

Enam anggota dewan tersebut, kata Toto, meliputi Daddy Kusradi, Lilis Kurnia, Ronny Hermawan, Wasimin, Daryanto, dan Sudirman.

Toto mengatakan, hari terakhir pengembalian mobil dinas bagi anggota DPRD Kota Bekasi yang telah ditentukan pada 20 November 2017 akan berakhir hingga pukul 16.00 WIB.

Untuk surat pemberitahuan pengembalian mobil dinas terhadap anggota dewan pun sudah diedarkan sekitar tiga minggu yang lalu.

“Surat edaran pemberitahuan untuk pengembalian mobil dinas sendiri sudah tiga mingguan. Ya, kita tunggu saja sampai nanti sore,” pungkasnya.

Kewajiban memulangkan mobil dinas ke Bagian Perlengkapan daerah berkenaan dengan naiknya tunjangan anggota DPRD termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun kewajiban mengembalikan mobil dinas ini akibat dari PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

PP 18/2017 ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Megapolindonesia mencoba membandingkan kedua peraturan tersebut. Dengan PP yang baru, pimpinan dan anggota DPRD mendapat tambahan tunjangan yang tidak diatur dalam dalam PP sebelumnya.

Tunjangan tambahan yang didapat antara lain tunjangan keluarga dan tunjangan beras.

Tunjangan ini diberikan tiap bulan dan besarannya setara dengan dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, ada juga tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulan dan tunjangan reses yang diberikan tiap kali masa kunjungan ke daerah pemilihan. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Dengan PP yang baru, selain mendapatkan rumah dinas, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan transportasi.(MG)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s