Perkotaan

Kadisdik Kabupaten Bekasi Tak Segan Copot Oknum Kepsek Nakal

Megapolindonesia.com

BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi, MA Supratman mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan segan mencopot jabatan atau menurunkan pangkat bagi oknum Kepala Sekolah (Kepsek) yang masih nakal atau melanggar aturan.

Hal tersebut dikatakan langsung olehnya saat dimintai tanggapan soal dugaan adanya oknum Kepala Sekolah Dasar (SD) diwilayah Kabupaten Bekasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap pengelolaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dilingkungan sekolah.

“Jika memang ditemukan bukti-bukti, tindak tegas kami dari Disdik itu penurunan pangkat selama satu tahun. Dan saya tidak akan segan untuk mencopot kepala sekolah yang terbukti nakal,” tegasnya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, bukan menjadi rahasia umum jika masih adanya oknum kepala sekolah yang melakukan tindakan pelanggaran dalam hal anggaran. Namun, hal tersebut merupakan tanggungjawab pribadi oleh oknum tersebut dan sudah diluar tanggungjawab Dinas Pendidikan.

Diakui Supratman, sejak dirinya menjabat sebagai Kadisik, dirinya pun memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membenahi seluruh aspek pekerjaan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pembinaan terhadap kepala sekolah, pendidik, dan unit pelaksana.

Untuk itu, dirinya pun menerapkan sistem Back To Regulation terhadap semua aspek kinerja yang berkaitan dengan Disdik khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja dan administrasi sekolah.

“Kunci utama kita dalam pembenahan di Disdik adalah Back To Regulation. Tapi semua butuh proses dan waktu. Tidak bisa serta merta langsung berubah menjadi baik. Pasti harus step by step,” pungkasnya.

Lebih lanjut, salah satu pembenahan yang dia terapkan terkait administrasi dalam pengelolaan dana anggaran, ialah dengan pembuatan SPj yang dilakukan tiap triwulan.

Setiap dana anggaran yang dikeluarkan Disdik untuk seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi yang dilakukan tiap triwulan, pihak sekolah harus selalu membuat SPj sebelum dana anggaran selanjutnya dicairkan.

“Kalau sekolah tidak menyerahkan SPj-nya, kita tidak akan cairkan untuk anggaran selanjutnya. Jadi biar jelas, untuk apa saja anggaran yang kami keluarkan ditiap triwulan,” tambahnya.

Untuk itu kata dia, diharapkan dengan adanya penerapan sistem Back To Regulation dilingkungan Disdik, hal tersebut bisa meminimalisir adanya tindakan pelanggaran terhadap kinerja didunia pendidikan, terlebih yang berkaitan dengan dana anggaran yang dinilai sangat sensitif.

Selain itu kata Supratman, jika dalam pembenahan dan penerapan sistem Back To Regulation tersebut masih ditemukan adanya oknum kepala sekolah yang tidak bisa mengikuti kebijakan dan aturan yang tengah berjalan, dirinya tidak akan segan untuk mengambil sanksi tegas terhadap oknum tersebut.

“Untuk yang tidak bisa mengikuti aturan main Back To Regulation dan tetap melanggar aturan yang ada, terpaksa kita beri sanksi tegas berupa penurunan jabatan atau pangkat selama satu tahun, dan bisa jadi sanksi langsung dari Bupati berupa pemecatan,” tukasnya.(MG)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s