Ekbis

Kota Modern Meikarta Jadi Lirikan Utama Peminat Properti Di Seluruh Indonesia

Megapolindonesia.com

BEKASI – Kota Modern Meikarta yang terletak di Kabupaten Bekasi nampaknya terus menjadi sorotan dunia properti di Indonesia. Mulai dari adanya ‘Central Park’ seluas 100 Ha yang bikin teritori hunian ini sangat asri untuk dinimkati. Lalu, berbagai fasilitas umum (Fasum), fasilitas sosial (Fasos) hingga fasilitas ekonomi (Fasek), mulai dari pusat-pusat peribadatan, pusat pelayanan kesehatan, pendidikan berbagai jenjang, hingga kelengkapan infrastruktur sekaliber dunia tersedia di kawasan ini.

“Meikarta merupakan proyek kota mandiri di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan luas lahan 500 hektare yang dipasarkan, Meikarta digadang-gadang sebagai kota baru yang menjadi alternatif bagi Ibu Kota DKI Jakarta,” papar praktisi bisnis dan pemerhati properti di Jakarta, Teddy Sanjaya, Senin (4/9/17).

Dari pengamatannya, antusiasme konsumen atas Meikarta karena dua hal utama. Pertama, Meikarta mampu memberikan solusi sebuah kompleks hunian yang bisa terjangkau oleh penghasilannya dengan ketersediaan fasilitas relatif lebih baik dari kota mandiri lainnya.

“Kedua, Meikarta menawarkan sebuah solusi atas hunian yang layak dari sisi lingkungan hidup, keamanan dan kenyamanan karena bebas macet, banjir dan kriminalitas,” tuturnya.

Disebutnya, sejak ‘soft launching’ (Mei 2017) yang dihadiri dua tokoh senior Jawa Barat (Jabar), Jenderal TNI Pur Agum Gumelar dan Prof Didiek Rachbini (Akademisi jebolan IPB Bogor, Red), apalagi pada ‘grand launcing’ (Agustus 2017), juga didatangi tokoh senior Jabar lainnya, Dr Ginandjar Kartasasmita, antrean panjang konsumen benar-benar antusias untuk mendapatkan hunian Meikarta.

“Kalau tidak salah, di akhir Agustus lalu sudah tercatat 100.000-an konsumen memutuskan membeli hunian di Meikarta, yang penyerahan kunci perdananya diperkirakan Desember 2018 mendatang,” ungkapnya lagi.

Kendati begitu, masih saja ada pihak yang menyorot dan mengkritisi bahkan menuding (baca mendiskreditkan) Meikarta sebagai sebuah ‘kebohongan publik’.

“Entah itu dari kalangan kompetitor atau pihak-pihak tertentu yang gemar memancing kontroversi serta kericuhan sosial, yang jelas, Meikarta digiring ke arah sebuah sumber konflik baru,” ujar pengamat sosial jebolan Universitas Indonesia (UI), Supriadi Narno secara terpisah.

Supriadi yang juga cendikiawan Institut Studi Nusantara (ISN) menilai, kecenderungan mencari sisi lain untuk dieksploitasi sebagai pemicu kontroversi serta kericuhan sosial itu, kini memang sedang ‘ngetrend’.

“Pemainnya sesungguhnya itu-itu saja. Di era maraknya orang membaca media sosial (Medsos), mereka mendapat lahan untuk kerjaan yang agak ngawur seperti itu,” kata Supriadi lagi.

Kendati begitu, masih saja ada pihak yang menyorot dan mengkritisi bahkan menuding (baca mendiskreditkan) Meikarta sebagai sebuah ‘kebohongan publik’.

“Entah itu dari kalangan kompetitor atau pihak-pihak tertentu yang gemar memancing kontroversi serta kericuhan sosial, yang jelas, Meikarta digiring ke arah sebuah sumber konflik baru,” ujar pengamat sosial jebolan Universitas Indonesia (UI), Supriadi Narno secara terpisah.

Supriadi yang juga cendikiawan Institut Studi Nusantara (ISN) menilai, kecenderungan mencari sisi lain untuk dieksploitasi sebagai pemicu kontroversi serta kericuhan sosial itu, kini memang sedang ‘ngetrend’.

“Pemainnya sesungguhnya itu-itu saja. Di era maraknya orang membaca media sosial (Medsos), mereka mendapat lahan untuk kerjaan yang agak ngawur seperti itu,” kata Supriadi lagi

Karenanya, dia pun tak heran dengan adanya polemik yang menyertai eksistensi mega proyek Meikarta tersebut. “Kita simak itu. Ada pihak berpendapat, lahan pembangunan milik Lippo Group di kawasan Cikarang Selatan tersebut tersebut masih belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Atau, peruntukannya juga belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Namun dalam sebuah diskusi terbuka yang digelar Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di lantai 7 Gedung ORI, Selasa (22/8/17) lalu, di Kuningan, Jakarta, yang dipimpin Prof Dr Adrianus Meliala (Ombudsman), terungkap, perizinan Meikarta itu terus berproses, dan itu merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, bukan pihak lain.

“Semuanya termonitor dan pihak pengembang beriktikad baik serta punya keseriusan memproses semua perizinan sesuai prosedur,” kata dua pejabat Pemkab Bekasi, yakni Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup/DLH) dan Carwinda (Kepala Badan Pelayanan Terpadu/BPT).

Ya, secara terang benderang, semua pihak sepakat, proses perizinan pembangunan kawasan kota modern Meikarta di kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, merupakan hak dan kewenangan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Iya, kami hanya memberi rekomendasi, bukan memberi izin. Intinya kami hanya ingin meluruskan pembangunan ini agar sesuai dengan Tata Ruang dan Wilayah Pengembangan Metropolitan,” kata Asisten II Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) Eddy Nasution.

Mengapa demikian? Karena sesuai aturan, jika sebuah kawasan pembangunan itu berada di lintas kabupaten dan kota, berarti izinnya dari Pemprov. “Tetapi, ini semua ada dalam wilayah Kabupaten Bekasi,” ujar Eddy.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Daryanto dan Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Pemkab Bekasi, Carwinda, pun mempertegas pernyataan itu, dengan menyatakan, proses perizinan terus diikuti oleh pihak Meikarta di sejumlah instansi terkait Pemkab Bekasi.

“Semua berjalan sesuai prosedur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Daryanto.

Sedangkan Carwinda memastikan, hingga kini tidak ada hal yang dilanggar pihak Meikarta, karena proses perizinannya masih berlangsung. Beberapa sudah selesai, tingal kelanjutannya.

Dari Bandung, diterima laporan, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, pengembang proyek Meikarta telah mengajukan izin untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Sebab, sesuai kewenangan pemerintah provinsi dalam Perda Jabar Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, proyek berskala kota metropolitan harus mendapat rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat. (*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s