Politik

Nyumarno: Pemkab Harus Tegas Dengan Aturan Pemagangan Pekerja

Megapolindonesia.com

BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, meskipun pemagangan menjadi bagian program nasional, seharusnya Pemkab Bekasi melalui Disnaker dapat mengambil celah positif dengan menjadikan pemagangan di Bekasi menjadi sebuah sistem, dengan menjadikan pemagangan ini sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Jangan sampai terjadi, peserta magang menjadi semacam “pekerja kontrak bulanan” yang saat sudah selesai waktu magangnya malah menjadi menganggur, dan tidak tersalurkan untuk bekerja ke pabrik. Apabila itu terjadi, maka pemagangan yang ada tak ubahnya hanya sebuah pelegalan atas outsourcing lama, alias “outsourcing gaya baru”,”

“Jadi saya pertegas kembali, semangatnya Pemerintah Daerah harus pada pemikiran menjadikan Pemagangan ini untuk upaya memperluas kesempatan bekerja bagi masyarakat. Yang mana pada intinya, selepas program pemagangan, peserta magang yang sudah mendapatkan sertifikat pemagangan, harus dapat berlanjut bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi”, ungkap Nyumarno kepada Megapolindonesia, Senin, (28/8/2017).

Pemagangan dan peserta pemagangan, kata Nyumarno harus termonitor dengan baik oleh Disnaker, kemudian saat ada lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh perusahaan ke Disnaker, dapat terisi oleh para peserta pemagangan yang sudah dapat sertifikat, atau dapat terisi oleh warga pencari kerja.

“Intinya harus bisa memutus rantai lowongan pekerjaan oleh perusahaan diserahkan kepada pihak ketiga seperti yayasan, penyalur jasa pekerja, ataupun calo tenaga kerja,”

“Harus sebisa mungkin peran Pemerintah Daerah melalui Disnaker, menarik ruang informasi lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi menjadi domain pemerintah. Yang mana jika itu berjalan, maka para pencari kerja di Kabupaten Bekasi baik itu para lulusan sekolah, dari bursa khusus, pekerja yang habis kontrak, korban PHK, pengangguran di kampung-kampung, para peserta pelatihan kerja (misalnya yang dari BLK, yang dari peserta pelatihan Disnaker), atau Peserta Pemagangan yang sudah mendapatkan sertifikasi, dapat langsung disalurkan oleh Disnaker ke perusahaan-perusahaan yang ada.

“Jadi yang namanya Disnaker ya salah satu tugasnya menbuat sistem ketenagakerjaan yang sistemik, sampai masalah ngurusin pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga masalah pengangguran teratasi,” beber Nyumarno.

Nyumarno juga memberikan dua catatan penting yang patut diperhatikan pelaksanaan pemagangan dan hak peserta pemagangan di Kabupaten Bekasi.

“Pertama adalah tentang ketentuan pelaksanaan pemagangan dimana setiap perusahaan yang akan menerapkan pemagangan, wajib mengidentifikasi kebutuhan jabatan yang dibutuhkan untuk pemagangan, yang mana kewajiban atas identifikasi kebutuhan tersebut harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja,”

“Kedua, tentang hak peserta pemagangan dan perjanjian pemagangan seperti contoh pemagangan hanya dapat dilaksanakan untuk 6 jam praktek, dan 2 jam tutorial per hari, dengan sistem 5 hari per minggu. Jika menggunakan sistem 6 hari kerja seminggu, maka 5 jam untuk praktek, dan maksimal kurang dari 2 jam tutorial serta memuat ketentuan hak dan kewajiban didalam perjanjian pemagangan tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan ataupun penyelenggara pemagangan, yang mana perjanjian tertulis harus didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja,” ujar Nyumarno.

Nyumarno juga mengingatkan tentang sistem pemagangan yang ada harus dijadikan Pemerintah Daerah untuk membuat menjadi sebuah sistem ketenagakerjaan yang baik, dalam rangka memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Daerah bukan menjadi preseden buruk pelaksanaan pemagangan di Indonesia, mengingat Kabupaten Bekasi adalah percontohan pemagangan setelah Karawang.

“Sosialisasikan dengan Pihak Serikat Pekerja dari awal, kemudian buat arah sistem pemagangan dengan melibatkan unsur Serikat Pekerja pada ranah Tripartit Daerah, untuk direkomendasikan menjadi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemagangan di Daerah Kabupaten Bekasi,”

“Jangan pemagangan yang asal-asalan dan merugikan buruh, harus diatur sejelas-jelasnya, dan bagi perusahaan yang berat dengan aturan yang dibuat oleh Daerah, ya jangan gunakan pemagangan lah,” pungkas Nyumarno.(*)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s