Advertorial

BKPPD Gelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Soal Manajemen PNS

Megapolindonesia.com

BEKASI – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi menggelar kegiatan sosialisasi Aturan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bertempat di Hotel Merapi Merbabu Kota Bekasi, pada Selasa, (22/8/2017). Kegiatan yang diikuti oleh aparatur khususnya di lingkup Dinas Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Narasumber yang diundang untuk menyampaikan materi adalah Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.AP. yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung, Ir. Adi Junjunan Mustafa, MSc. menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Enung Nurdjanah, M.AP. Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan status Kepegawaian Kanreg III BKN Bandung.

Acara yang dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Dr. Hj. Reny Hendrawati, M.M. juga membahas masalah-masalah kepegawaian yang terjadi pada lingkup Dinas Pendidikan terutama pada kalangan guru dan kepala sekolah, dalam sambutannya Dr. Reny mengajak seluruh aparatur untuk benar-benar memahami dan mengimplementasikan PP 11 Tahun 2017.

“Dengan membaca peraturan tersebut semestinya sudah memberikan jawaban dari permasalahan yang terjadi selama ini karena permasalahan yang ada dan paling populer adalah tentang cuti, pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja paling singkat selama 5(lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3(tiga) bulan dan hal tersebut diatur pada pasal 316, namun pada pasal 315 disebutkan bahwa PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan, dengan kata lain guru tetap mempunyai hak cuti besar dan cuti karena alasan penting, namun apabila PNS guru sudah ada libur yang sesuai denga perauran perundang-undangan, libur tersebut disamakan dengan PNS yang mengambil hak cuti tahunan.

Selain permasalahan cuti beliau juga mengingatkan kembali kepada seluruh kepala sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa Kepala Sekolah bukanlah jabatan struktural melainkan tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang ditunjuk sebagai kepala pada suatu sekolah, oleh karena itu secara logika berfikir tidak menjadi masalah jika kepala sekolah tetap mengisi jam mengajar apabila memang pada suatu sekolah kekurangan tenaga pendidik.

Adapun Kepala Kantor Regional III BKN, Adi Junjunan Mustafa menjelaskan tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dasar penetapannya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mencakup dua aspek yaitu Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, keahlian/keterampilan dan minat/bakat. Sedangkan aspek kedua adalah perilaku yang meliputi masalah hukum,disiplin, integritas/akuntabilitas individu dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

“Tujuan dari pembinaan tersebut adalah pertama membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladaan Pegawai Negeri Sipil,”

“Kedua adalah mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat, dan yang terakhir adalah menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan seluruh aparatur khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat lebih memahami dan mengimplementasikan peraturan terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil agar kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan tidak ada lagi kebingungan atau “problem confuse” dalam hal permasalahan kepegawaian. (adv)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s