Darurat Jaminan Sosial, DPR Akan Revisi UU Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan


Megapolitan.co

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka akan mendorong peran lebih Dewan Jaminan Sosial Nasional serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat khususnya para pekerja yang tersebar di seluruh wilyaah Indonesia.

Pasalnya, Rieke menilai semenjak berlakunya UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Indonesia menganut sistem Jaminan Sosial yang tidak lagi diselenggarakan oleh badan yang menganut “for profit body”.

“Hal tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini. Di negara mana pun Jaminan Sosial memiliki peran krusial bagi pekerja untuk mengantisipasi dampak negatif pasar bebas dan globalisasi yang menyebabkan pekerja berapa pada posisi rentan secara sosial dan ekonomi,”

“Sejak berlakunya UU BPJS maka Jaminan Sosial tidak lagi diselenggarakan oleh empat BUMN (PT. Jamsostek, PT. ASKES, PT TASPEN dan PT ASABRI), dua Badan nirlaba (not for profit) ditunjuk sebagai penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan dengan cakupan Jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian, dengan sistem pembiayaan “cost sharing” antara pekerja dan pemberi kerja,” jelas Rieke pada Senin, (1/5/2017).

Rieke juga menjelaskan bahwa Pemerintah harus memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta di kedua BPJS dan mendorong BUMN beserta anak-anak perusahaannya menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban terjaminnya Lima Jaminan Sosial bagi seluruh pekerjanya apa pun status kerjanya, sesuai perintah UU.

“Pemerintah untuk segera memperbaiki berbagai regulasi turunan UU BPJS agar watak Jaminan Sosial tidak berubah menjadi jaminan komersial yang bukan melindungi, tetapi malah menambah beban pekerja Indonesia pada khususnya dan seluruh Rakyat pada umumnya, karena adanya beban biaya jaminan kesehatan yang harus dipenuhi oleh pekerja itu sendiri,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga merinci data kepesertaan BPJS yang masih kurang dari rencana jaminan kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

“Menurut data BPS, bisa dipastikan bahwa masih minimnya kepesertaan BPJS, termasuk di BUMN. Memperlihatkan ketidakpatuhan terutama BUMN yang seharusnya menjadi contoh pertama ketaatan terhadap UU, ada juga ketidaksinkronan jumlah peserta di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimana kepesertaan BPJS Kesehatan lebih sedikit dari BPJS Ketenagakerjaan,”

“Mayoritas pekerja Indonesia belum mendapatkan lima jaminan sosial. Hal ini sangat berbahaya bagi pekerja Indonesia dan keluarganya karena masih tingginya resiko kecelakaan kerja hingga kehilangan pekerjaan, serta kondisi tanpa pelindungan saat tanpa Kerja dan pasca kerja,” tutupnya.

Untuk diketahui, UU BPJS pasal 15 menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta di dua BPJS tersebut. Pasal 55 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS yang menjadi tanggungjawabnya mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda hingga 1 Miliar.

Data BPS menyebutkan Tahun 2016 jumlah angkatan kerja 120.647.697 orang. Diperkirakan jumlah pekerja yang terserap sektor formal hanya 42,24% atau setara dengan 48,5 juta orang saja.

Kepesertaan di BPJS Kesehatan berdasarkan data per 28 Februari 2017 adalah 10.127.263 orang pekerja. Dengan rincian perusahaan swasta 9.626.631 pekerja dan BUMN baru sebanyak 500.632 pekerja. Untuk BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 tercatat jumlah peserta 22.600.000 orang pekerja. Dengan rincian, swasta 22.025.246 dan BUMN sebanyak 574.574 orang pekerja. (Yd)

Beri Komentar

%d bloggers like this: