Perempuan Korban Kekerasan Butuh Pelayanan Pengaduan Terpadu

Megapolitan.co

JAYAPURA – Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Papua bagaikan fenomena gunung es. Demikian disampaikan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), Anna Serpara pada Kamis siang (27/4/2017).

Menurut Anna Serpara, persoalan kdrt di Papua banyak dipengaruhi oleh faktor budaya, yakni mengganggap persoalan kdrt adalah masalah yang sangat pribadi.

“Mereka malu untuk mengungkapkan kepada pihak luar karena dianggap tabu,” ujarnya.

Ia menambahkan selama ini perempuan yang mendapatkan kdrt, seperti pemukulan dan caci maki adalah hal yang biasa di Papua. Oleh karena itu P2TPA berupaya melakukan penyadaran bahwa KDRT adalah persoalan hukum, dan perempuan yang menjadi korban KDRT harus berani melapor.
Berdasarkan data, laporan yang masuk ke TP2PA Provinsi Papua sebanyak 314 kasus (2015) dan 100 kasus (2016). Sementara pada tahun 2016, rumah sakit di Papua menangani 515 kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dari banyaknya kasus KDRT, hanya sedikit yang masuk hingga pengadilan.

“Dari laporan yang tercatat naik ke pengadilan angkanya kecil, disebabkan mereka datang melapor, namun pada saat kami mendorong untuk dilanjutkan proses hukumnya tidak bersedia,” kata Anna.

Dikatakan oleh Anna, hal tersebut dikarenakan alasan ekonomi. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban KDRT mencabut laporannya dikarenakan jika suaminya ditahan maka dikuatirkan tidak ada lagi yang menafkahi keluarganya.

“Kami, tidak langsung dorong masuk ke hukum, sesuai sop ada tiga tahapan mediasi. Tidak selamanya masalah ini adalah masalah hukum karena dampak proses hukum sangat besar terutama masalah psikologis pada anak menyebabkan masalah baru. Suami masuk penjara, anak bisa jadi anak narkoba, anak jalanan, dst,” urainya.

Lebih lanjut Anna mengatakan, mediasi dilakukan bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan keluarga harmonis, yakni dengan pastoral konseling, mendorong kesadaran kedua belah pihak suami – istri.

Sementara itu, Subdit Remaja, Anak – anak dan Wanita, Direskrimum Polda Papua, Kompol Anita Fabanyo yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum TP2PA sejak tahun 2002 telah bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan membentuk Pusat Layanan Terpadu.

Dikatakannya banyak korban meminta perlindungan di kantor polisi, dan sejak tahun 2015 Polda Papua memiliki Rumah Aman. Namun saat ini, sayangnya belum ada SOP yang pasti untuk menangani korban KDRT yang meminta perlindungan di Rumah Aman tersebut.

“Banyak korban yang mau datang dan tinggal di rumah aman, namun SOPnya belum ada. Perlindungan bersifat sementara: siapa yang bertanggungjawab terhadap korban dan anak korban, berapa lama tinggal di Rumah Aman dan bagaimana anggarannya,” ujarnya.

Menurut Kompol Anita, pada tahun 2015 tercatat ada 16 orang korban KDRT yang meminta perlindungan di rumah aman, dan mereka tetap mendapat penanganan meski belum ada SOP-nya. (YA)

Beri Komentar

%d bloggers like this: