Bang Pepen: Yang Menolak Santa Clara, Silakan Tempuh Jalur Hukum


Megapolitan.co

BEKASI – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan tidak akan mencabut izin pendirian gereja Santa Clara tanpa melalui proses hukum yang jelas dan tetap.

Dirinya mengemukakan dan menyarankan agar warga-warga yang tidak setuju dengan pembangunan gereja Santa Clara agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

“Kita terbuka bagi siapa saja yang menolak pendirian gereja agar untuk menempuh jalur hukum lewat pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada awak media, Jumat, (24/3/2017).

Pepen mengungkapkan, pemerintah selama ini tidak pernah dengan sembarangan dalam mengeluarkan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada warga.

Pemerintah juga sudah menjalankan mekanisme dan tahapan yang harus dilalui untuk menerbitkan SIPMB tersebut. Adapun SIPMB merupakan dasar atau acuan yang dipegang untuk membangun sebuah gedung.

“Pemberian SIPMB kepada panitia pembangunan Gereja Katolik Santa Clara oleh pemerintah daerah sudah selesai sejak Juli 2015 lalu,” ujar dia.

Terpisah, salah satu panitia pembangunan gereja, Rasnius Pasaribu, mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan pembangunan gereja meski ada kelompok yang menolaknya. Panitia pembangunan gereja berpedoman dengan adanya SIPMB yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. 

“Kami sudah mengikuti persyaratan yang berlaku‎. Sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai syarat pendirian gereja,” kata dia.

Berdasarkan data yang diperoleh, Gereja Katolik Santa Clara berdiri di lahan seluas 6.500 meter persegi. Dari total lahan itu, hanya 1.500 meter persegi yang akan dibangun sebagai gereja, sedangkan sisanya digunakan untuk membangun balai pengobatan, parkiran, ruang terbuka hijau hingga rumah pastor.

Diberitakan sebelumnya, massa umat muslim yang menamakan diri Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi menggelar demonstrasi oenolakan pendirian gereja Santa Clara, pada Jumat siang, (24/3/2017).

Demonstran yang berasal dari Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini meminta agar pendirian gereja Santa Clara dibatalkan karena memiliki cacat administrasi dan perizinan. (Yd)

Beri Komentar

%d bloggers like this: