Dua Pengemplang Pajak Batal “Disandera” Kanwil DJP Jawa Barat II

Megapolitan.co

BEKASI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II yang berada di Kota Bekasi, tepatnya beralamat di Jalan Ahmad Yani, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon, batal melaksanakan tindakan penyanderaan (Gijzeling) terhadap 2 wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 35,5 miliar. Pembatalan tindakan penyanderaan dilakukan sebab wajib pajak membayar tunggakannya sesaat sebelum eksekusi penyanderaan dilaksanakan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Adjat Djatnika, menyambut baik keputusan pembatalan paksa badan terhadap penunggak pajak tersebut. Pihaknya mengaku telah mengajukan ijin pelaksanaan penyanderaan kepada Menteri Keuangan RI pada tanggal 17 Februari 2017 terhadap 2 wajib pajak penunggak pajak atas penanggung pajak CV. AS yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 32 miliar dan seorang pengusaha, HR yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 3,3 miliar.

“Usulan paksa badan (penyanderaan) ini sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,” ungkap Adjat Djatnika pada Kamis, (9/3/2017) kepada tim Megapolitan.co

Kanwil DJP Jabar II sendiri telah mengajukan usulan penyanderaan pada awal tahun 2017 sebanyak 15 penunggak pajak dengan total tunggakan Rp 62,6 miliar. Dengan pembatalan penyanderaan terhadap 2 penunggak pajak, masih tersisa 13 penunggak pajak lagi yang dalam proses persetujuan Menteri Keuangan RI dengan total tunggakan pajak Rp 27,1 miliar. Adjat menghimbau agar penunggak pajak yang sudah diusulkan tersebut segera melunasi tunggakan pajaknya sehingga tindakan paksa badan tidak dilaksanakan.

Adjat juga menyampaikan agar penunggak pajak yang masih memiliki tunggakan pajak untuk memanfaatkan Amnesti Pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan program Amnesti Pajak, penunggak pajak cukup membayar pokok pajak sedangkan sanksi administrasi berupa denda dan bunga akan otomatis dihapuskan.

“Ditjen Pajak dengan dukungan penuh instansi penegak hukum lain akan menindak tegas segala bentuk penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

“Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500200 atau datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Seluruh pelayanan diberikan tidak dipungut biaya,” tutupnya. (Yd)

Ingin Tahu Lebih Banyak Soal Kota Bekasi?

Kami Kabarkan Berita Terbaru Seputar Kota Bekasi Langsung ke Gadget Anda.

Invalid email address
Anda Bisa Berhenti Berlangganan Kapan Saja Tanpa Biaya

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: