BI Papua Dorong Izin Usaha Valuta Asing Di Wilayah Perbatasan


Megapolitan.co

JAYAPURA – Transaksi valuta asing di Papua, pada umumnya terjadi di wilayah perbatasan dua negara, yakni RI – PNG. Misalnya saja, di Pasar Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura di wilayah perbatasaan, menjadi tempat transaksi jual beli antara WNI dan warga PNG pelintas batas.

Di wilayah tersebut, pertukaran antara rupiah dan kina lazim terjadi. Namun, dalam waktu dekat setiap pengusaha yang memperdagangkan valuta asing (money changer) atau KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing) Bukan Bank wajib berijin. Ketentuan ini mulai berlaku bulan April mendatang, demikian dikatakan Kepala Perwakilan BI Papua Joko Supratikto.

Oleh karena itu BI Papua melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut dengan mengundang pemilik toko emas, hotel, money changer dan agen travel. Turut hadir dalam acara tersebut pihak kepolisian dan keamanan. Sosialisasi berlangsung pada (9/3/2017) di Swissbel Jayapura.

“Di daerah lain, ditengarai KUPVA yang tidak berijin digunakan untuk transaksi yang sifatnya ilegal. Kalau sudah berizin, ada pengawasan dari Bank Indonesia, kegiatan yang sifatnya ilegal bisa dicegah ” kata dia.

“KUPVA selain di wilayah perbatasan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan memberikan laporan rutin kepada Bank Indonesia. Dan BI akan melakukan pengawasan secara offset dan onset,” jelas Joko mengenai aturan main.

“Kalau di wilayah perbatasan ada sedikit kelonggoaran, tidak usah berbentuk PT cukup dengan Badan Usaha,” lanjutnya.

Diharapkan di wilayah perbatasan, warga PNG yang hendak melakukan transaksi terlebih dahulu menukarkan uangnya (kina) melalui KUPVA yang telah berizin, dan selanjutnya melakukan transaksi menggunakan rupiah.
Lebih lanjut, kata Joko, saat ini di Papua hanya ada 3 lembaga resmi bukan bank yang telah resmi terdaftar sebagai KUPVA.

Sementara, menurut survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia, di wilayah perbatasan ada pula perorangan yang menjadi pengepul mata uang asing. “Ini juga kita dorong untuk mendaftarkan izin,” kata dia.

Sosialisasi perijinan KUPVA bukan bank ini juga akan dilakukan di Merauke dan Timika, tempat dimana terjadi transaksi valuta asing yang cukup besar di Papua. (YA)

Beri Komentar

%d bloggers like this: