Dianggap Masuk Angin Kawal Penggusuran, PDI-P: Kami Tetap Konsisten

Megapolitan.co

BEKASI – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin, menyatakan bahwa Proses pendampingan warga korban penggusuran untuk kebutuhan penataan kota sejauh ini tidak pernah berhenti atau berakhir.

Anim mengklaim, PDIP sudah berhasil mendorong kasus ini sampai terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Penggusuran di DPRD Kota Bekasi, yang sebelumnya didorong dalam pansus Multiyears, dengan kata lain kini menjadi Pansus relokasi warga dampak pembangunan kota.

“Kami konsisten dengan agenda – agenda relokasi yang bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya warga korban penggusuran,” ujar dia, Sabtu (4/3/2017) kepada kemarin.

Pria yang menjabat sebagai ketua DPC PDIP Kota Bekasi ini juga menegaskan, sampai saat ini Pansus tengah bekerja. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat bersabar seraya terus memelihara semangat untuk segera memperoleh kepastian akan persoalan ini.

Anim Imamuddin juga menggarisbawahi, bahwa Pansus yang dipimpinnya, telah mengeluarkan Rekomendasi kepada Pemkot Bekasi, yakni dengan mendorong kepada Pemkot Bekasi untuk merelokasi masyarakat korban pengusuran akibat penataan Kota Bekasi dengan cara membuat rumah susun.

Selain itu, lanjut Anim, juga mendorong kepada Pemkot Bekasi untuk menginventatisir korban akibat penataan Kota Bekasi dengan membuat Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari SKPD terkait dan Tim Independen (perwakilan warga yang tergusur).

Sebelumnya diberitakan, Warga Korban Penggusuran Pekayon Jaya – Jakasetia sempat menyatakan kecewa dengan pengawalan kasus penggusuran oleh DPRD Kota Bekasi khususnya, Fraksi Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi saat menggelar doa bersama di Jalan Irigasi II Kampung Bulak Poncol, Kecamatan Bekasi Selatan, Jumat (3/3/2017) kemarin.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai juga memberikan pandangan bahwa tidak benar bila lembaga yang dipimpinnya dianggap masuk angin soal penggusuran atau relokasi.

“Masyarakat bisa saja tidak menyerap informasi yang utuh akan proses yang berlangsung di DPRD, sehingga memaknai berbeda. Kami bisa menerima suasana batin mereka, oleh karena itu Pansus Relokasi harus juga mensosialisasikan, bahkan partai – partai hendaknya juga mampu mendistribusikan informasi terkait ini. Harapan kita, masyarakat tak mudah terprovokasi oleh isu – isu sepihak karena lemahnya informasi yang mereka serap,” kata dia.

Informasi yang berkembang, terkait nasib warga korban penggusuran yang seolah – olah ditinggalkan dan tidak ada tindak lanjutnya pun mendapat tanggapan.

Terkait pernyataan warga yang secara emosional menganggap politisi Kalimalang masuk angin, serta memperoleh deal – deal tertentu sebagai bargaining akan persoalan penggusuran di Kota Bekasi. Hal ini dibantah oleh Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Komunikasi Politik, Henu Sunarko.

“PDIP punya komitmen kuat untuk menuntaskan problem penggusuran. Pansus Relokasi itu sebenarnya ukuran perjuangan politik kami. Kalau kami dianggap meninggalkan warga, mestinya kami juga menolak pembentukan Pansus Relokasi, dan saat ini prosesnya sedang berjalan,” kata dia.

Henu juga mengingatkan, masyarakat bisa ikut mengontrol kerja Pansus. Karena menurutnya, kewajiban sebagai partai politik yang menyuarakan kepentingan warga telah dijalankan sebagaimana mestinya.

“Saat kami menggalang solidaritas mendampingi warga, kami dicap mempolitisir tanah negara, sekarang ketika kami fokus menyerahkan persoalan ini melalui kerja politik di DPRD, kami dianggap masuk angin,” keluh dia.

Henu berharap, siapapun yang saat ini melakukan advokasi, pendampingan dan upaya memediasi warga hendaknya juga mampu secara bijaksana memberikan nilai edukasi kepada warga. Sehingga kata dia, warga memiliki kesadaran akan proses yang tengah berjalan ini, serta tak mudah terprovokasi oleh isu-isu sepihak yang berpotensi mengeruhkan suasana.(Yd)

Beri Komentar

%d bloggers like this: