Pengamat: KPU Harus Atur Penggunaan Sosmed Jelang Pilkada


Megapolitan.co

BEKASI – Dampak derasnya informasi melalui media sosial yang sudah membuat kondisi tidak kondusif tidak boleh Merembet di pra Pilwalkot Bekasi 2018. Semua pihak dan KPU harus bisa mengatur dan mengendalikan diri agar tidak terjadi perang medsos yang cenderung destruktif. Apalagi selalu saling serang dan mengusung isu SARA.

Hal tersebut dikatakan Pemerhati Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Menurutnya, KPU harus memberikan sosialisasi dan regulasi penerapan medsos dalam pra Pilkada. Dia juga meminta para elit untuk ikut menjaga kondisi dan situasi yang nyaman dengan tidak melontarkan pernyataan kontra produktif.

“Fenomena Ahok Effect harus bisa menjadikan pembelajaran untuk menjaga ritme demokrasi yang beradab dan bermartabat. Dibutuhkan kesadaran dan menahan diri semua pihak untuk mengedepankan demokrasi yang nalar, positif tidak saling serang apalagi menyangkut ranah privasi figur,”ucap Didit.

Pria yang akrab dengan awak media ini menambahkan, para pengguna medsos diharapkan bisa menggunakan medsos secara bijak, tidak melukai perasaan orang lain dan menghindari isu SARA.

Didit meminta KPU untuk lebih pro aktif dan melakukan sosialisasi sejak dini terkait derasnya informasi melalui sosmed agar tidak membuat gaduh yang justru diluar harapan terciptanya demokrasi yang menyenangkan dan tidak saling hujat menghujat.

“Situasi yang sudah kondusif di Kota Bekasi harus terus terjaga dan tidak bermunculannya isu SARA, isu kedaerahan yang sempit dan isu miring lainnya yang mempertaruhkan kedaimaian dan keamanan,” tegasnya.

Terpisah salah satu komisioner KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni meminta kepada semua pengguna medsos untuk bijak serta memberikan informasi yang tidak menjadi pemicu konflik baik vertikal maupun horisontal.

Ia pun berharap agar pengguna medsos harus memberikan nilai edukasi dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

“Pada dasarnya, medsos cuma alat. Man behind the gun yg menentukan mudharat dan maslahat penggunaan alat itu. Masyarakat perlu diedukasi untuk bijak dalam menggunakan medsos,”jelasnya.

Sementara itu keterkaitan antara Pilkada Kota Bekasi dengan penggunaan medsos menurut wanita berkacamata ini sangat lah penting. Maka itu, lanjut Nurul KPU nantinya akan menggunakan sarana medsos untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Terkait Pilkada Kota Bekasi KPU Kota Bekasi juga menggunakan medsos sebagai salah satu media melakukan penerangan info seputar pemilu dan juga media untuk melakukan pendidikan pemilih,”bebernya.

“Informasi yg diberikan melalui medsos ini diharapkan akan menjadi salah satu rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi seputar pilkada dan isu-isu yg berkembang menyertainya,”tambahnya.

Dengan adanya informasi dari medsos KPU ini diharapkan Heni bisa menjadi counter hoax seandainya ada hoax yg muncul terkait pilkada.

Saat disinggung untuk memeranggi hoax apakah KPU Kota Bekasi akan menggandeng pihak lain untuk bekerjasama ia menegaskan bahwa untuk memeranggi hoax jelang pilkada membutuhkan sinergisitas dari semua pihak.

“Secara eksplisit memang belum ada rencana kerjasama, tapi koordinasi pasti ada. Melihat perkembangan situasi nantinya. Kalau yg dalam bentuk penerangan atau sosialisasi akan dilakukan lewat media cetak atau radio. Di situ bisa disertakan pesan tentang penggunaan medsos dan counter hoax kalau ada hoax yg muncul,”tandasnya. (red)

Beri Komentar

%d bloggers like this: