Kisruh Freeport – Pemerintah, Lembaga Masyarakat Adat Amungme Bersuara


Megapolitan.co

JAYAPURA – Perseteruan antara Pemerintah RI versus PT. Freeport yang memanas belakang ini, telah berimbas pada penghentian produksi, karyawan yang dirumahkan hingga PHK.

Hal tersebut mengundang keprihatinan pemilik hak ulayat, dan mereka pun bersuara. Direktur Lembaga Musyawarah Masyarakat Adat Suku Amunge (LEMASA) Timika, Odizeus Beanal menggelar jumpa pers Jum’at (24/2/2017) di Grand Abe Hotel, Abepura terkait dengan sikap dan pandangan pemilik tanah atas perseteruan tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada Januari 2017 Mentri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia akan memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa persyarakat lewat PP No. 1 tahun 2017.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan tambanga dapat mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat, yakni mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), wajib membangun smelter dalam waktu 5 tahun, dan perusahaan tambang wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

Terkait dengan IUPK, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PTFI yang semula sekitar 90 ribu hektar harus dikurangi menjadi 25 ribu hektar.

“Itu hal yang baik bagi kami, masyarakat adat setempat karena betapa luasnya lahan yang sudah tercemar oleh kegiatan pertambangan perusahaan di Mimika. Namun pertanyaan bagi kami, kedua lembaga adat pemilik hak ulayat siapa yang bertanggungjawab untuk reboisasi lahan yang telah tercemar tersebut,” katanya.
?
Pihaknya juga menyoroti terkait dengan penambahan pajak (PPN, PPh dan PBB) oleh Pemerintah pusat.

“Selama 50 tahun perusahaan beroperasi di Mimika ada kesepakatan Kontrak Karya Satu, Kontrak Karya dua, namun disini hak – hak kami pemilik tanah, pemilik gunung, pemilik sungai tidak pernah diakomodir,” ujarnya.

“Kami menanyakan kepada pemerintah juga perusahaan kira – kira kami mendapatkan apa? Apa yang diberikan oleh pemerintah dan perusahaan kepada kami,” imbuhnya.

Odezius Beanal, juga mempertanyakan terkait dengan rencana divestasi 51% saham PTFI, apakah masyarakat adat pemilik ulayat akan mendapatkan bagiannya mengingat kerusakan yang telah terjadi di Bumi Amungsa.

“Kami punya hak bisa diakomodir disitu atau tidak atau kami ini hanya penjaga saja,” tanyanya.

Mengenai kondisi riel dilapangan, pihaknya merasa prihatin dan berempati atas ancaman pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap 9000-an karyawan PTFI. Dan, atas penghentian produksi berimbas pula pada pemangkasan dana CSR (corporate sosial responsibility) sebesar 60%.

Pihaknya mengkhawatirkan aka nada banyak mahasiswa dan pelajar yang dibiaya menggunakan tersebut, akan dipulangkan karena dana tidak lagi mencukupi, serta berkurangnya bantuan bidang kesehatan yang selama ini diberikan oleh perusahaan.

Menurutnya selama ini, manfaat dana CSR dirasakan telah dirasakan oleh masyarakat sekitar, yakni di bidang pendidikan , kesehatan, dan lain-lain

Ketika wartawan bertanya lebih lanjut tentang dana CSR sebesar 1%, ia menyatakan bahwa dana tersebut dikelola oleh LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro), yang didirikan oleh Perusahaan. Sementara LEMASA tidak mengetahui secara rinci pengelolaan dana tersebut.

“Jangan sampai kepentingan pemerintah dan perusahaan mengorbankan masyarakat setempat,” pintanya.
Atas kisruh yang belakangan ini terjadi, Lemasa meminta Pemerintah mematuhi kontrak karya sampai tahun 2021.

“Kami ingin Freeport melanjutkan di Mimika tapi menyesuaikan dengan peraturan baru. Kami harap pemerintah mematuhi kontrak karya sampai 2021. Jangan sampai ke arbitrase internasional,” katanya.
“Kami ingin posisi kami (pemilik hak ulayat) jelas di kontrak yang baru,” pungkasnya. (YA)

Beri Komentar

%d bloggers like this: